ASKARA - Bupati Merauke Yoseph B. Gebze, SH., LL.M. menegaskan pentingnya dialog dan kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan operasional pintu air (Bina Lahan) di Kampung Kamangi, Distrik Tanah Miring. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor di Ruang Rapat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, beberapa waktu lalu.

Rapat dihadiri unsur TNI-Polri, Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke, organisasi perangkat daerah, pemerintah distrik dan kampung, tokoh masyarakat, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), serta para pengamat irigasi.

Pertemuan membahas pengelolaan pintu air yang selama ini menjadi penentu pasokan irigasi bagi sekitar 824 hektare lahan pertanian di kawasan SP7 dan SP8, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian warga Kampung Kamangi yang bergantung pada sektor perikanan air tawar.

Dalam arahannya, Bupati Yoseph menekankan bahwa kebutuhan air untuk pertanian harus tetap terjamin tanpa mengabaikan hak masyarakat Kampung Kamangi untuk mempertahankan sumber penghidupannya.

"Yang kita utamakan adalah kepentingan bersama. Air untuk pertanian harus terpenuhi, tetapi masyarakat Kampung Kamangi juga harus tetap memperoleh penghidupan yang layak. Karena itu, solusi hanya bisa dicapai melalui komunikasi, dialog, dan kolaborasi seluruh pihak," tegasnya.

Balai Wilayah Sungai Papua Merauke menjelaskan, kebutuhan air pada musim tanam kedua masih dapat dipenuhi melalui Sungai Maro dan Sungai Kumbe. Namun, peningkatan infrastruktur irigasi dinilai tetap diperlukan melalui pembangunan pintu air tambahan, rehabilitasi saluran, dan penguatan jaringan distribusi air.

Dalam forum tersebut, para kepala kampung, Gapoktan, P3A, tokoh masyarakat, hingga pemilik hak ulayat turut menyampaikan berbagai usulan, mulai dari normalisasi saluran irigasi, pembangunan jembatan usaha tani, peningkatan pengamanan pintu air, hingga pengembangan budidaya ikan sebagai alternatif penguatan ekonomi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Merauke meminta BWS Papua Merauke bersama Dinas Pekerjaan Umum segera melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi teknis terbaik. Pemerintah Kabupaten Merauke juga akan memfasilitasi mediasi langsung dengan masyarakat Kampung Kamangi guna membangun kesepahaman dalam pengelolaan pintu air.

Rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya pelaksanaan observasi lapangan secara menyeluruh, menjaga stabilitas operasional pintu air selama satu minggu ke depan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pengelolaan sumber daya air mampu mendukung keberhasilan musim tanam, menjaga ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merauke.