ASKARA - Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Bagus Sudarmanto, menilai berkembangnya ekonomi bayangan (shadow economy) di Jakarta pada dekade 1970-an hingga awal 1980-an tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan pada masa Orde Baru. Menurutnya, fenomena tersebut bukan sekadar akibat keterbelakangan ekonomi, melainkan bagian dari cara kerja sistem yang menghubungkan negara formal dengan dunia informal.

Pandangan tersebut disampaikan Bagus Sudarmanto dalam tulisan "Kriminologi 500 Tahun Jakarta" Seri ke-29 bertajuk "Ekonomi Bayangan dan Jaringan Kriminal Jakarta".

Ia menjelaskan, ledakan harga minyak dunia pada 1973 dan 1979 mendorong pesatnya pembangunan Jakarta. Namun, pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak dinikmati sektor formal justru memperlebar kesenjangan sosial sehingga memunculkan ruang bagi berkembangnya ekonomi informal hingga aktivitas ilegal.

Menurut Bagus, arus urbanisasi yang tinggi membuat banyak pendatang tidak terserap ke sektor formal. Mereka kemudian bertahan hidup sebagai pedagang kaki lima, buruh harian, juru parkir, hingga memasuki aktivitas ekonomi ilegal yang menawarkan penghasilan lebih besar.

Dalam kajiannya, ia juga menyoroti berkembangnya praktik perjudian yang saat itu berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari perjudian tradisional di permukiman, totalisator pacuan kuda, hingga rumah-rumah judi di kawasan pelabuhan dan pusat perdagangan. Aktivitas tersebut, menurutnya, dapat bertahan karena adanya jaringan perlindungan yang melibatkan oknum aparat.

"Preman pada masa itu tidak hanya dipandang sebagai pelaku kriminal, tetapi juga menjadi operator ekonomi informal yang mengelola parkir, pasar, keamanan lingkungan, hingga berbagai aktivitas ekonomi di luar jangkauan negara," tulis Bagus, yang juga anggota Dewan Redaksi Keadilan.id.

Ia menjelaskan hubungan antara kelompok preman dan aparat keamanan pada masa tersebut berkembang menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Aparat memanfaatkan jaringan informal untuk menjaga stabilitas sosial di tingkat bawah, sementara kelompok preman memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap berbagai sumber ekonomi.

Dari perspektif kriminologi politik, Bagus menilai negara tidak selalu berperan sebagai penegak hukum yang netral. Dalam kondisi tertentu, sebagian aktor negara justru dapat memfasilitasi atau melindungi aktivitas kejahatan demi kepentingan ekonomi maupun politik.

Sementara dari sudut pandang kriminologi ekonomi, ia mengutip teori Gary Becker yang menjelaskan bahwa seseorang cenderung melakukan kejahatan ketika keuntungan yang diperoleh lebih besar dibanding risiko hukuman. Dalam konteks Jakarta saat itu, keuntungan dari perjudian dinilai jauh lebih tinggi dibanding pekerjaan sektor informal, sementara risiko hukum relatif kecil karena adanya jaringan perlindungan.

Bagus juga mengulas munculnya subkultur preman di Jakarta yang ditandai dengan simbol-simbol seperti tato, gaya berpakaian, bahasa khas, dan reputasi keberanian sebagai bentuk pencarian status sosial di tengah keterbatasan ekonomi dan pendidikan.

Menurutnya, menjelang awal 1980-an mulai terlihat konsolidasi kelompok-kelompok preman yang memperluas wilayah operasi, merekrut anggota secara lebih sistematis, dan membangun hubungan yang semakin kuat dengan aparat keamanan.

Dalam penutup tulisannya, Bagus menyimpulkan bahwa ekonomi bayangan Jakarta pada periode 1970–1982 merupakan bagian dari mekanisme yang berjalan dalam sistem saat itu. Namun, meluasnya jaringan tersebut juga memicu meningkatnya kekerasan antarkelompok serta tuntutan masyarakat akan keamanan.

"Kontradiksi itulah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang munculnya Operasi Penembakan Misterius (Petrus) pada 1983–1985. Operasi tersebut tidak menghapus ekonomi bayangan, tetapi mengubah bentuk dan cara kerjanya," tulis Bagus, Selasa (30/6/2026).

Seri berikutnya dari kajian Kriminologi 500 Tahun Jakarta akan mengulas lebih jauh mengenai dinamika Operasi Petrus dan dampaknya terhadap perkembangan jaringan kriminal di Ibu Kota.