ASKARA – Di balik layar pelayanan publik yang kini makin cepat dan mudah, ada satu nama yang tak lelah merombak birokrasi dari dalam: Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Kepala Badan Kepegawaian Negara ini adalah sosok yang membuktikan bahwa mengabdi pada negara bisa dilakukan dengan inovasi, ketegasan, dan hati.

Perjalanan besar  itu dimulai dari tahun 1996 saat diterima sebagai CPNS di  Kementerian Keuangan, Kemudian melanjutkan pengabdian ke Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), ke Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) sempat pula ditugaskan menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dan sekarang sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negera Republik Indonesia (BKN RI).

Prestasi mulai tampak menonjol saat mendapat tugas di Biro Hukum Kemendagri saat diminta mewakili Pemerintah di Mahkamah Konstitusi maupun di Pengadilan Negeri dan PTUN untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan Pemerintah. Kiprah, karya dan prestasinya mulai sangat dirasakan oleh masyarakat saat ia dipercaya mulai memimpin Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri tahun 2015. Saat itu, Indonesia masih berjibaku dengan masalah klasik: calo KTP, pungutan liar, dan jutaan identitas ganda yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah.

“Saya tidak tahan melihat rakyat dipersulit hanya untuk urus dokumen dasar,” kenang Zudan. Ia lalu mendobrak tradisi. Programnya sangat jelas, yaitu digitalisasi, penerapan single identity dan kemudahan pelayanan adminduk.  Kertas security printing mahal diganti HVS A4 biasa. Tanda tangan basah diganti Tanda Tangan Elektronik. Dukcapil yang dulu “menunggu di loket” ia paksa “jemput bola” ke panti asuhan, lapas, permukiman adat, hingga tenda pengungsian.

Secara masif, sehingga dokumen kependudukan dapat disahkan secara cepat dan aman dari mana saja. Selain itu, dikembangkan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang memungkinkan masyarakat mencetak dokumen secara mandiri, serta memperkuat pembangunan ekosistem integrasi data sebagai fondasi penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Guna memastikan tidak ada satu pun warga negara Indonesia yang tertinggal dalam pemenuhan hak sipilnya, dilakukan transformasi pendekatan pelayanan dengan menginstruksikan seluruh jajaran Dinas Dukcapil di daerah untuk meninggalkan pola lama yang bersifat pasif, yaitu "menunggu di loket". Melalui pemanfaatan perangkat perekaman biometrik mobile seperti kamera, pemindai sidik jari, dan iris mata, diterapkan metode "Jemput Bola", dengan menjangkau langsung ke kelompok masyarakat rentan.

Rangkaian inovasi ini memberikan dampak nasional yang signifikan dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan. Melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat, dilakukan konsolidasi data kependudukan untuk menghilangkan duplikasi dan membentuk identitas tunggal yang valid, sekaligus mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan lebih dari 5.000 lembaga pengguna.

Hasilnya mengguncang: identitas tunggal nasional terwujud. NIK terhubung dengan 5.000+ lembaga, dari Ditjen Pajak, BPJS, perbankan, hingga KPU. Penyaluran bansos tepat sasaran, DPT Pemilu akurat, vaksinasi COVID-19 melesat.

Atas terobosan itu, tahun 2022, Prof. Zudan meraih Honorable Mention – Digital Innovator of the Year dalam ajang Future of Government Awards. Penghargaan ini diumumkan oleh Amazon Web Services (AWS), bekerja sama dengan UNDP dan Apolitical, sebagai apresiasi atas Digitalisasi Adminduk Indonesia yang diawali dengan revolusi Tanda Tangan Elektronik dan QR Code pada dokumen kependudukan. Inovasi ini berhasil mengakhiri era calo, pungli, dan cetak dokumen mahal, sekaligus mewujudkan identitas tunggal nasional dan semua layanan bisa dilakukan secara lebih cepat dan dikerjakan dari manapun. (Work From Anywhere)

Dunia internasional juga mencatat kiprahnya lewat 4 penghargaan dari ESRI International, Amerika Serikat: Special Achievement In GIS 2016 pada SAG AWARD, First Place Esri Award 2018 kategori internasional, serta MAP Gallery Second Place People’s Choice dan First Place People’s Choice 2022. Semua diraih atas keberhasilannya memanfaatkan sistem informasi geografis dan data kependudukan untuk tata kelola pemerintahan.

Dari Perbatasan hingga Kursi Kepala BKN: Mengabdi Tanpa Sekat

Pengabdian Prof. Zudan tak berhenti di pusat. Sebagai Penjabat Gubernur di Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan, ia torehkan rekor: Pj. Gubernur Terbaik Indonesia 2023 & 2024. Jurusnya sederhana tapi mengena: Buat APBD Sehat, Turunkan Stunting dan Turunkan Inflasi, serta “Gaji ASN cair tanggal 1, walau hari libur.”

Dalam masa penugasan sebagai Pj. Gubernur Gorontalo (Oktober 2016-Mei 2017), stabilitas politik menghadapi tekanan menjelang Pilkada Serentak 2017. Untuk mengendalikan kondisi tersebut, dilakukan langkah terpadu melalui penguatan koordinasi lintas lembaga bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan DPRD guna menjaga stabilitas keamanan dan memastikan proses demokrasi berjalan kondusif.

Pada awal periode jabatan sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Mei 2023-Mei 2024), wilayah ini menghadapi masalah  sosial ekonomi yang ditandai dengan tingginya angka stunting, kemiskinan ekstrem, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Untuk merespons kondisi tersebut, kami menginisiasi Gerakan Sejuta Tanaman Cabai sebagai langkah strategis pengendalian inflasi daerah, yang dilaksanakan di Desa Sondoang, Kabupaten Mamuju, dan kemudian diperluas ke enam kabupaten.

Tahun 2024 melanjutkan pengabdian di Provinsi Sulawesi Selatan (Mei 2024-Januari 2025). Langkah awal difokuskan pada perbaikan tata kelola keuangan daerah melalui Reformasi Sistem Keuangan untuk mewujudkan APBD Sehat dan pembayaran gaji ASN tepat waktu: Tanggal 1 Gajian dan Tanggal 5 Pembayaran TPP walaupun Hari Libur. Mulai efektif sejak 1 Juni 2024, kebijakan ini diterapkan di seluruh jajaran Pemprov Sulawesi Selatan.

Berkat konsolidasi yang masif bersama tokoh masyarakat dan Forkopimda, Pilkada Sulawesi Selatan berjalan sukses, aman, damai, jujur dan adil satu putaran. Atas prestasi di atas, sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Selatan kami diberi anugerah Pj. Gubernur Terbaik Indonesia Tahun 2024.

Di perbatasan, ia rampungkan 7 PLBN megah yang diresmikan Presiden Jokowi. "Kami berhasil merampungkan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu, yakni PLBN Napan (NTT), Serasan (Kepri), Jagoi Babang (Kalbar), Sei Nyamuk, Labang, dan Long Nawang (Kaltara), serta Yetetkun (Papua Selatan). Ketujuh PLBN ini kemudian diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024," tegas Prof. Zudan.

Pembangunan tidak hanya berfokus pada pos pemeriksaan imigrasi konvensional, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas pasar dan ruang publik. Pendekatan integratif ini mengarahkan transformasi PLBN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus ruang interaksi sosial masyarakat perbatasan.

Selain batas darat, terdapat kerawanan pada kedaulatan wilayah udara di kawasan perbatasan. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan metode koordinasi lintas sektoral yang terukur dengan melibatkan TNI AU, Kementerian Perhubungan, dan AirNav. Melalui forum integrasi ini, disepakati penyediaan peralatan dan penguatan infrastruktur deteksi udara (radar) di berbagai bandara perbatasan.

Yang Kerja Keras, Harus Bisa Naik

Kini sebagai Kepala BKN sejak Januari 2025, gebrakan barunya kembali jadi sorotan. Lewat Perka BKN No. 2/2025, ASN bisa naik pangkat melampaui atasannya. Usulan kenaikan pangkat dibuka 12 kali setahun. “Karier ASN jangan tersandera struktur. Yang kerja keras, harus bisa naik,” tegasnya.

Untuk menjaga integritas sistem merit, ditetapkan kebijakan yang tidak mengikutsertakan pejabat BKN dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi guna menghindari konflik kepentingan. Selain itu, efisiensi layanan kepegawaian ditingkatkan melalui penerapan standar penyelesaian maksimal empat hari kerja, implementasi manajemen talenta ASN diakselerasi melalui mekanisme komitmen dan ekspose talenta instansi.

Seluruh kebijakan tersebut didukung melalui pengembangan dan pemanfaatan platform layanan digital terintegrasi ‘ASN Digital’ sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, transparansi, dan keterpaduan layanan kepegawaian secara nasional.

"Semua diperkuat dengan platform ‘ASN Digital’ dan ‘Lemari Digital’ untuk arsip kepegawaian. Ia telah memetakan kompetensi 265.426 ASN lewat ProASN, fondasi menuju birokrasi berkelas dunia," ungkapnya.

Salah satu upaya percepatan manajemen talenta diwujudkan melalui pelaksanaan Profiling ASN (ProASN) berupa pemetaan potensi dan kompetensi terhadap 265.426 ASN di seluruh instansi pusat dan daerah.

Sebagai wujud kepemimpinan dalam mendorong transformasi digital birokrasi nasional, kami menginisiasi implementasi Lemari Digital melalui Document Management System (DMS) sebagai sistem terintegrasi pengelolaan arsip kepegawaian ASN.

Secara nasional, aman, dan akuntabel. Melalui DMS, arsip kepegawaian tidak hanya terlindungi sebagai aset strategis negara, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat layanan manajemen ASN dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.

Transformasi kebijakan dan modernisasi sistem manajemen ASN tersebut selanjutnya menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai agenda strategis nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah, antara lain:

* Penguatan program ketahanan pangan

* Penataan dan pemindahan 38.516 pengalihan ASN Penyuluh Pertanian ke Kementerian Pertanian

* Rekrutmen ASN Badan Gizi Nasional (BGN) sebanyak 33.653

* Dukungan manajemen ASN pada program Sekolah Rakyat untuk 2.215 guru dan 2.376 tenaga kependidikan

* Dukungan seleksi pengadaan kebutuhan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) & Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sejumlah 35.476

* Pengembangan Sekolah Unggulan Garuda

Dalam menjaga hubungan bersama instansi dan seluruh ASN, BKN secara konsisten membuat program mingguan ‘BKN Menyapa’ dan ‘BKN Menyapa ASN’. Pada setiap pelaksanaannya, kegiatan ini secara konsisten diikuti oleh lebih dari 3000 ASN.

12 Tahun Pimpin KORPRI: Dari Seremoni  Menjadi Organisasi  Modern dan Gerakan Kemanusiaan

Selama 12 tahun menakhodai KORPRI, Zudan mengubahnya dari organisasi seremoni menjadi rumah besar ASN yang humanis. PORNAS KORPRI 2025 pecah rekor dengan 15 ribu atlet. MTQ KORPRI 2024 libatkan 5.000 peserta. Lewat ‘KORPRI Peduli’, bantuan mengalir saat pandemi, erupsi Semeru, hingga sumur bor di daerah kekeringan.

Guna memperkuat jiwa korsa dan solidaritas nasional, kami secara proaktif menghidupkan kembali semangat kebersamaan melalui penyelenggaraan 6 kali Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan 4 kali Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI secara berkesinambungan.

Program edukasi nasional melalui platform digital mingguan ‘KORPRI Menyapa ASN’ yang telah dilaksanakan secara rutin selama lebih dari tiga tahun. Rangkaian inovasi dan kerja keras tersebut memperoleh pengakuan luas di tingkat nasional melalui pencapaian berbagai Rekor MURI, mulai dari penyelenggaraan pelayanan publik non-stop, pertandingan catur Grandmaster terbanyak, hingga aksi donor darah massal yang melibatkan 5.252 peserta.

"Di bawah kepemimpinan kami, PORNAS berkembang menjadi ajang olahraga aparatur terbesar di Indonesia dengan partisipasi mencapai 15 ribu atlet dan official pada tahun 2025 di Palembang Sumatera Selatan. Sementara itu, MTQ KORPRI ditransformasikan menjadi ruang pembinaan karakter ASN berintegritas yang berhasil memecahkan rekor dengan melibatkan lebih dari 5000 peserta dan official pada tahun 2024," ucap Prof. Zudan.

Disisi lain, KORPRI juga melaksanakan bantuan untuk masyarakat melalui program KORPRI Peduli yang hadir sebagai garda terdepan dalam merespons kebutuhan masyarakat: penyaluran alat pelindung diri saat pandemi COVID-19, dukungan langsung di lokasi bencana alam seperti erupsi Semeru dan longsor Cianjur, hingga membangun infrastruktur delapan sumur bor air bersih di daerah kekeringan permanen.

Dengan 83 penghargaan nasional-internasional, 4 rekor MURI, dan 10 buku, Guru Besar Ilmu Hukum asal Sleman ini tetap berprinsip: “Birokrasi bukan untuk dilayani, tapi melayani dengan hati.”

Di usia pengabdian yang menginjak 30 tahun, Prof. Zudan Arif Fakrulloh membuktikan satu hal: ketika birokrasi dikerjakan dengan keberanian dan ketulusan, Indonesia yang lebih adil dan manusiawi bukan sekadar mimpi.