ASKARA - Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Di balik padamnya lampu di rumah-rumah warga, tersendatnya aktivitas ekonomi, hingga terganggunya pelayanan publik, tersimpan persoalan yang lebih mendasar: seberapa kuat sebenarnya sistem kelistrikan nasional yang selama ini dibanggakan memiliki cadangan daya berlebih?

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa pemadaman terjadi akibat gangguan pada dua pembangkit besar milik independent power producer (IPP) atau perusahaan swasta yang keluar dari sistem. Penjelasan tersebut mungkin menjawab "apa yang terjadi", tetapi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang lebih penting, yakni mengapa gangguan pada dua pembangkit dapat berdampak luas pada sistem kelistrikan Jawa yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

Selama bertahun-tahun publik disuguhi narasi mengenai kecukupan pasokan listrik, reserve margin yang memadai, dan keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Namun, fakta bahwa gangguan pada dua pembangkit saja dapat memicu pemadaman bergilir justru menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas perencanaan, sistem cadangan, serta manajemen risiko yang diterapkan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, penjelasan PLN mengenai percepatan kontrak pasokan batu bara mengindikasikan adanya persoalan lain yang tak kalah serius. Jika pasokan energi primer masih harus dikejar melalui percepatan kontrak di tengah berlangsungnya krisis, berarti sistem antisipasi dan perencanaan pasokan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Pertanyaan publik pun menjadi wajar. Apakah persoalan ini murni gangguan teknis? Apakah terdapat masalah dalam tata kelola pasokan energi? Apakah koordinasi antara PLN, produsen listrik swasta, dan pemasok batu bara sudah berjalan optimal? Dan yang tak kalah penting, apakah ketergantungan yang besar terhadap sejumlah pembangkit tertentu justru telah menciptakan kerentanan baru dalam sistem kelistrikan nasional?

Permintaan maaf dari jajaran PLN tentu patut dihargai. Namun, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar permintaan maaf. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan informasi dan evaluasi yang jujur. Sebab, listrik saat ini bukan lagi layanan sekunder, melainkan kebutuhan primer yang menentukan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan masyarakat.

Pemadaman listrik mungkin dapat dimaklumi jika terjadi akibat bencana alam besar atau keadaan luar biasa. Namun, apabila penyebabnya adalah persoalan teknis dan tata kelola yang seharusnya dapat diantisipasi, maka peristiwa ini layak menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar dianggap insiden rutin.

Ironisnya, gangguan ini terjadi ketika pemerintah sedang gencar mendorong hilirisasi industri, digitalisasi, pembangunan pusat data, kendaraan listrik, dan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Semua agenda besar tersebut membutuhkan satu syarat mutlak: pasokan listrik yang andal.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan pembangkit baru dan angka kapasitas terpasang. Yang jauh lebih penting adalah memastikan keandalan sistem, diversifikasi sumber energi, memperkuat cadangan operasional, serta meningkatkan pengawasan terhadap seluruh mata rantai penyediaan listrik, termasuk peran produsen swasta dan pemasok energi primer.

Jangan sampai publik kembali menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali terjadi gangguan, sementara penjelasan yang muncul selalu berulang: ada kendala teknis, ada masalah pasokan, dan semua akan segera diperbaiki.

Ketahanan energi nasional tidak boleh bergantung pada keberuntungan bahwa tidak ada pembangkit yang mengalami gangguan. Sebab, negara sebesar Indonesia tidak seharusnya berada dalam posisi rentan hanya karena dua pembangkit keluar dari sistem.

Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar pemulihan pasokan listrik, melainkan keberanian untuk melakukan audit menyeluruh terhadap ketahanan sistem kelistrikan nasional. Sebab, padamnya listrik beberapa jam mungkin hanya menimbulkan ketidaknyamanan. Tetapi padamnya kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat, itu jauh lebih berbahaya.