ASKARA - Menghadapi potensi musim kemarau ekstrem yang diprediksi dipengaruhi fenomena El Nino, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang, Polres Subang, serta sejumlah pemangku kepentingan memperkuat koordinasi lintas sektoral guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta krisis air bersih.

Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Video Conference (Vicon) yang dipimpin langsung Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) dan diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, Forkopimcam, kepala desa, serta instansi terkait di Aula Kantor Bupati Subang, Rabu (9/6/2026).

Perhutani KPH Bandung Utara diwakili Asisten Perhutani (Asper) BKPH Cisalak, Usep Herawan. Hadir pula unsur DPRD Kabupaten Subang, BPBD Kabupaten Subang yang dipimpin Kepala Pelaksana Udin Jazudin, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas berbagai langkah strategis menghadapi musim kemarau, mulai dari kesiapan personel, sarana dan prasarana pendukung, hingga penguatan koordinasi antarinstansi dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.

Administratur KPH Bandung Utara, Deden Yogi Nugraha, menegaskan bahwa Perhutani telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi sejak dini, termasuk pemetaan kawasan rawan kebakaran dan peningkatan patroli di wilayah hutan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Perhutani terus meningkatkan kewaspadaan melalui patroli rutin dan pemantauan pada kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran maupun gangguan keamanan hutan. Pencegahan menjadi prioritas utama sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak dalam menjaga kelestarian kawasan hutan," ujar Deden.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Subang, Udin Jazudin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau.

Menurutnya, BPBD telah menyiapkan armada distribusi air bersih, peralatan penanggulangan bencana, serta personel yang siap diterjunkan apabila terjadi kondisi darurat akibat kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.

"Kami terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan telah menyiapkan langkah-langkah penanganan agar dampak musim kemarau dapat diminimalkan," kata Udin.

Melalui koordinasi lintas sektor ini, seluruh pihak berharap kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dapat semakin optimal. Sinergi antara Perhutani, Polri, BPBD, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus melindungi keselamatan warga dari ancaman Karhutla dan kekeringan.

Upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu menekan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih, tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung.