ASKARA - Ketika mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya menyatakan mengetahui lebih dari 30 nama yang diduga terkait dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis, arah perhatian publik segera berubah. Kasus yang semula dipandang sebagai perkara yang menjerat sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional kini berkembang menjadi dugaan adanya jaringan yang lebih luas. Di tengah proses penyidikan yang masih berlangsung, pernyataan itu memunculkan pertanyaan penting tentang sejauh mana praktik penyimpangan terjadi dalam tata kelola program yang menyangkut kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia. 

Sony Sonjaya bukan sosok sembarangan dalam struktur Badan Gizi Nasional. Purnawirawan Polri berpangkat Inspektur Jenderal itu pernah menduduki posisi Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi sebelum akhirnya dicopot dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025 sampai 2026. Posisinya membuat Sony memiliki akses terhadap berbagai informasi strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut. 

Melalui kuasa hukumnya, Sony mengklaim bahwa data mengenai puluhan nama yang diduga terkait dengan perkara tersebut tersimpan dalam telepon genggam miliknya yang kini telah disita penyidik. Menurut keterangan yang disampaikan kepada publik, perangkat itu berisi percakapan dan data yang dinilai dapat membantu penyidik menelusuri pihak pihak lain yang diduga mengetahui ataupun terlibat dalam praktik yang sedang diusut. Klaim tersebut tentu masih harus diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum yang ketat. 

Pernyataan mengenai keberadaan puluhan nama itu menarik karena mengindikasikan bahwa penyidikan mungkin tidak berhenti pada figur figur yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun dalam perspektif hukum pidana, penyebutan nama bukanlah bukti kesalahan. Setiap pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang cukup dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, tantangan terbesar penyidik bukan sekadar menerima informasi, melainkan menguji validitas setiap data yang disampaikan.

Fokus utama yang muncul dari keterangan Sony adalah dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurut kuasa hukumnya, terdapat laporan mengenai sejumlah titik yang seharusnya dibangun sebagai dapur MBG namun diduga justru diperjualbelikan. Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka persoalan yang dihadapi bukan hanya penyalahgunaan kewenangan, melainkan juga penyimpangan terhadap tujuan dasar program pelayanan publik. 

Program Makan Bergizi Gratis sejak awal dirancang sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, integritas tata kelola menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilannya. Ketika muncul dugaan bahwa akses terhadap titik pelayanan dapat diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, melainkan juga kepercayaan publik terhadap program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Dalam konteks itulah langkah Sony yang mengajukan diri sebagai justice collaborator menjadi penting untuk dicermati. Melalui tim kuasa hukumnya, ia menyatakan kesediaan bekerja sama dengan penyidik guna membuka secara terang berbagai fakta yang diketahuinya. Langkah tersebut disebut dilakukan karena Sony merasa tidak terlibat langsung dalam dugaan jual beli titik SPPG dan ingin agar seluruh pihak yang dianggap memiliki peran dapat diperiksa secara proporsional. 

Meski demikian, status justice collaborator bukanlah jaminan bahwa seluruh keterangannya akan langsung diterima sebagai fakta. Aparat penegak hukum tetap harus melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diberikan. Dalam banyak perkara korupsi, keberhasilan mengungkap aktor lain sangat bergantung pada kemampuan penyidik menghubungkan keterangan saksi dengan bukti dokumen, transaksi keuangan, komunikasi elektronik, serta keterangan pihak lain yang relevan.

Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya sistem pengawasan yang kuat dalam pelaksanaan program strategis nasional. Dugaan penyimpangan yang muncul menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak cukup hanya dengan perencanaan yang besar dan anggaran yang memadai. Pengawasan internal, transparansi proses, serta mekanisme pelaporan yang efektif menjadi fondasi utama untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Pada akhirnya, substansi terbesar dari perkara ini bukan sekadar berapa banyak nama yang disebut atau siapa saja figur yang mungkin terseret. Yang lebih penting adalah apakah proses hukum mampu mengungkap fakta secara utuh dan memberikan kepastian kepada publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap program tersebut, transparansi dan akuntabilitas menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Publik kini menunggu hasil kerja penyidik. Apakah daftar nama yang disebut Sony akan membuka tabir yang lebih luas mengenai dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis, atau justru berhenti sebagai bagian dari strategi pembelaan tersangka, masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Yang jelas, perkara ini telah menjadi ujian penting bagi upaya penegakan hukum sekaligus ujian bagi tata kelola salah satu program sosial terbesar yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.