ASKARA - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar memastikan tidak boleh ada siswa di Indonesia yang kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan agama meskipun sekolahnya belum memiliki guru agama sesuai keyakinan peserta didik.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin Umar saat menghadiri pelantikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) periode 2026-2031 di GPIB Paulus, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5) malam.

Menurut Nasaruddin, keterbatasan jumlah guru agama di berbagai daerah masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah. Karena itu, Kementerian Agama menyiapkan pola pembelajaran melalui kerja sama dengan rumah-rumah ibadah dan tokoh agama setempat.

“Memang kemampuan kita untuk mengangkat guru itu memiliki keterbatasan. Tetapi jangan sampai anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan agama,” ujar Nasaruddin.

Ia menjelaskan, siswa Muslim yang belum memiliki guru agama di sekolah dapat dibina melalui pengurus masjid. Sementara siswa Kristen dapat mengikuti pembelajaran agama melalui pendeta, begitu pula umat Katolik, Hindu, Buddha, dan agama lainnya melalui pemuka agama masing-masing.

“Kita titipkan kepada rumah ibadah dan tokoh agama setempat untuk memberikan pembelajaran sekaligus penilaian. Yang penting anak-anak tetap mengenal dan memahami agamanya,” katanya.

Nasaruddin menegaskan pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan guru agama di seluruh Indonesia, namun pendekatan kolaboratif menjadi solusi sementara agar hak peserta didik tetap terpenuhi.

Pernyataan Menag tersebut sekaligus menanggapi aspirasi Ketua Umum DPP PIKI yang baru, Maruarar Sirait. Dalam sambutannya, Maruarar meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap ketersediaan guru agama Kristen di sejumlah daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.

“Saya yakin Menteri Agama adalah sosok yang adil sehingga anak-anak Kristen di daerah-daerah juga mendapatkan kesempatan memperoleh pengajaran agama sesuai keyakinannya,” ujar Maruarar.

Menanggapi hal itu, Nasaruddin menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan agama secara setara bagi seluruh anak bangsa tanpa membedakan latar belakang agama maupun daerah tempat tinggal mereka.