ASKARA - Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, Anang Fahmi, menilai percepatan pemerataan ekonomi menjadi kunci penting dalam menjawab berbagai paradoks ekonomi nasional di tengah dinamika global dan tantangan domestik.

Dalam tulisannya bertajuk “Mengakhiri Paradoks Ekonomi Dengan Akselerasi Pemerataan”, Anang menyoroti Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026.

Menurutnya, pemerintah saat ini telah menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur melalui disiplin fiskal, target pertumbuhan yang terukur, serta delapan klaster prioritas pembangunan nasional.

“Kerangka 2027 menjadi jangkar penting untuk memulihkan kepercayaan. Namun eksekusi tetap menjadi penentu utama keberhasilan,” ujar Anang, Sabtu (23/5).

Ia menjelaskan, terdapat tiga persoalan utama yang perlu dipetakan dalam pembangunan ekonomi nasional, yakni persoalan faktual kondisi ekonomi Indonesia saat ini, persoalan politis terkait persepsi publik dan pemangku kepentingan, serta persoalan implementasi antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Anang menilai sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan kondisi yang cukup solid. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen, inflasi terkendali di angka 2,42 persen, serta cadangan devisa sebesar 146,2 miliar dolar AS.

“Ini bukan sekadar optimisme, tetapi fakta yang menunjukkan fondasi ekonomi masih kuat,” katanya.

Ia juga menanggapi kritik terkait isu kurs tetap yang dikaitkan dengan krisis ekonomi 1997. Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini berbeda karena menggunakan pendekatan floating band atau rentang nilai tukar yang tetap memberi ruang mekanisme pasar.

“Target kurs Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS adalah realistis dan bukan pengulangan kebijakan kurs tetap seperti 1997,” ujarnya.

Selain itu, Anang menilai rendahnya rasio pajak Indonesia yang masih berada di kisaran 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) bukan menjadi alasan untuk menghentikan perluasan perlindungan sosial.

Ia menyebut pemerintah justru menerapkan pendekatan yang lebih terarah melalui bantuan kesehatan, subsidi pendidikan, hingga dukungan pensiun bagi kelompok rentan.

“Jaminan sosial tidak harus mahal jika dirancang secara tepat sasaran,” katanya.

Dalam isu reforma agraria, Anang mengakui tantangan terbesar terletak pada kuatnya pengaruh oligarki dan struktur politik yang kompleks. Namun ia menilai kondisi Indonesia saat ini lebih terbuka dibanding masa lalu karena adanya pengawasan publik, media, dan partisipasi masyarakat sipil.

Ia menyebut pendekatan reforma agraria bertahap melalui penguatan ekonomi kerakyatan menjadi langkah yang lebih realistis dibanding perubahan drastis.

Lebih lanjut, Anang memetakan potensi konflik politik dalam kebijakan ekonomi nasional, mulai dari tarik-menarik antara percepatan jaminan sosial dan kehati-hatian fiskal, perdebatan mengenai peran negara dan mekanisme pasar, hingga isu stabilitas moneter.

Meski demikian, ia menilai Kerangka Ekonomi 2027 telah mencoba menjawab kritik dengan pendekatan yang lebih responsif dan berbasis data.

“Pemerintah tidak sedang bersikap defensif, tetapi mencoba membangun kebijakan yang realistis, terukur, dan bertahap,” katanya.

Ia juga menyoroti fokus pemerintah pada delapan klaster prioritas nasional, meliputi pangan, energi, hilirisasi, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur.

Menurut Anang, pendekatan tersebut sejalan dengan strategi pembangunan yang menitikberatkan pada identifikasi hambatan utama dan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Indonesia membutuhkan ambisi besar sekaligus eksekusi yang hati-hati. Kerangka 2027 sedang mencoba menjalankan keduanya,” tutupnya.