ASKARA-Persoalan ekonomi Indonesia masih berkutat pada isu mendasar seperti mahalnya harga kebutuhan pokok, lemahnya layanan publik, hingga ketergantungan terhadap impor pangan.

Untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok mssyarakat Presiden Prabowo Subianto didesak untuk turun langsung seperti yang dilakukan penguasa Orde Baru, Soeharto.

Hal itu ditegaskan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, dalam forum Dialektika Demokrasi bertema "Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik" yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, mayoritas masyarakat Indonesia masih menempatkan ekonomi dan kesejahteraan sebagai prioritas utama. Hal itu didasarkan dari data menunjukkan kebutuhan masyarakat tidak bergeser dari persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan.

Bahkan, lanjutnya tingkat kepuasan publik terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok yang dinilainya belum memuaskan. Menurut dia, kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, hingga pupuk subsidi menjadi beban berat masyarakat.

“Harga kebutuhan pokok hari ini tidak terkendali. Presiden Prabowo harus turun mengontrol langsung harga pangan seperti yang dilakukan Pak Harto. Langkah ini saya rasa efektif karena presiden bisa memantau stabilitas kebutuhan pokok secara langsung tanpa sepenuhnya bergantung pada laporan birokrasi, dan juga laporan ABS (red-Asal Bapak Senang) " ujar Pangi.

Pada bagian lain, dia juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya yang disebut meninggalkan beban fiskal besar akibat utang negara. Pembayaran bunga utang yang terus membengkak, ujar Pangi, justru menjadi salah satu faktor yang membebani kondisi ekonomi saat ini.

Tak itu saja, ia menyinggung lemahnya pengawasan negara terhadap sumber daya alam, termasuk dugaan kebocoran ekspor komoditas seperti nikel dan batu bara. Menurutnya, negara harus memiliki otoritas kuat terhadap pengelolaan sumber daya strategis.

“Jangan sampai sumber daya alam kita keluar begitu saja tanpa kontrol negara. Untuk sebuah negara, kondisi ini sangat ironis,” katanya.

Dalam sektor pangan, Pangi menilai Indonesia terlalu bergantung pada impor meski dikenal sebagai negara agraris. Ia mencontohkan impor buah, bawang putih, gula, garam, hingga kedelai yang masih tinggi.

“Kita ini negara agraris, tetapi justru menjadi pasar konsumtif bagi negara lain,” ujarnya. Pihaknya juga menyoroti persoalan distribusi pupuk subsidi yang dinilai bermasalah meski pemerintah telah menurunkan harga pupuk.

.

Kebijakan yang berubah mendadak, menurutnya membuat distributor dan petani kesulitan melakukan penyesuaian.

Sementara di bidang kesehatan, Pangi melontarkan kritik keras terhadap tata kelola BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Ia membandingkan sistem layanan kesehatan Indonesia dengan Tiongkok yang disebut mampu memberikan layanan kesehatan murah kepada seluruh warga negaranya.

“Kesehatan itu layanan dasar. Negara tidak boleh pelit terhadap rakyatnya,” kata dia.

Meski demikian, Pangi mengapresiasi sejumlah gagasan Presiden Prabowo terkait kemandirian ekonomi dan swasembada pangan. Namun ia menegaskan pemerintah harus fokus terlebih dahulu pada kebutuhan dasar masyarakat sebelum mengejar ambisi industrialisasi dan teknologi tinggi.

“Kalau harga pangan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar belum selesai, rakyat akan tetap terbebani,” kata Pangi. (dry)

Editor: Hendry Ginting