ASKARA - Pengajar Universitas Paramadina, Dr. Ariyo DP Irhamna, menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 perlu dibaca secara lebih hati-hati karena dinilai lebih banyak ditopang stimulus fiskal jangka pendek dibanding penguatan fundamental ekonomi nasional.

Menurut Ariyo, angka pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penguatan momentum ekonomi, melainkan justru menunjukkan perlambatan yang tertahan oleh ekspansi belanja pemerintah.

“Jika tanpa dorongan konsumsi pemerintah yang tumbuh hingga 21,81 persen secara tahunan, pertumbuhan ekonomi riil Indonesia diperkirakan hanya berada di kisaran 4,4 sampai 4,6 persen,” ujar Ariyo dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menyebut konsumsi pemerintah menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga angka 5,61 persen tidak bisa langsung dimaknai sebagai penguatan ekonomi yang solid.

Ariyo juga menanggapi kritik sejumlah lembaga seperti INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS terkait kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar metodologi statistik, tetapi menyangkut kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri.

Dalam analisisnya, Ariyo meluruskan soal lonjakan nilai inventori yang sempat dipersoalkan. Ia menjelaskan kenaikan inventori dari Rp85,2 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi Rp104 triliun pada Triwulan I-2026 hanya meningkat sekitar 22 persen secara tahunan dan belum tentu mencerminkan pelemahan permintaan domestik.

“Penumpukan stok bisa dipengaruhi persiapan Ramadan dan Idulfitri, ekspektasi konsumsi, maupun langkah antisipasi impor,” katanya.

Ia juga menepis anggapan adanya inkonsistensi data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kontraksi sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,99 persen di tengah pertumbuhan manufaktur 5,04 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut lebih disebabkan efek basis statistik akibat kebijakan diskon tarif listrik 50 persen pada 2025 yang mendorong konsumsi rumah tangga secara temporer. Setelah kebijakan itu dicabut pada 2026, pola konsumsi kembali normal.

Meski demikian, Ariyo mengingatkan adanya tanda pelemahan sektor riil yang terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,1 pada April 2026 atau masuk zona kontraksi.

Selain itu, kondisi fiskal negara juga dinilai menghadapi tekanan berat. Posisi keseimbangan primer APBN berubah dari surplus Rp21,9 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada Triwulan I-2026.

Dalam periode yang sama, pembayaran bunga utang meningkat 18,6 persen menjadi sekitar Rp144,3 triliun.

Tekanan fiskal tersebut diperburuk oleh meningkatnya subsidi dan kompensasi energi, menurunnya cadangan devisa selama tiga bulan berturut-turut, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut telah menyentuh Rp17.605 per dolar AS.

“Setiap pelemahan rupiah satu persen dapat memangkas PDB per kapita sekitar USD52 atau setara pertumbuhan riil per kapita selama satu tahun,” jelas Ariyo.

Di sektor perdagangan luar negeri, ia menilai struktur ekspor Indonesia masih terlalu bergantung pada komoditas mentah dan hilirisasi nikel, sementara volume ekspor batu bara, pertanian, serta minyak dan gas mengalami penurunan.

Kondisi ekonomi domestik juga mulai memberi tekanan pada sektor properti. Data menunjukkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) kredit properti meningkat dari 3,08 persen menjadi 3,24 persen pada Februari 2026.

Ariyo menyarankan pemerintah segera melakukan penyesuaian arah kebijakan dengan mempercepat belanja modal produktif serta mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran melalui bantuan langsung tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, langkah reformasi struktural jauh lebih berkelanjutan dibanding sekadar mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi melalui stimulus jangka pendek.

“Pertanyaan mendasarnya adalah apakah Indonesia ingin mengejar pertumbuhan yang berkualitas atau hanya mengejar angka pertumbuhan semata,” pungkasnya.