ASKARA - Zam Zam Mubarak ditunjuk sebagai moderator dalam Lokakarya Perumusan Kebijakan Ekonomi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP), Kamis (14/5/2026).

Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, akademisi, teknokrat, unsur adat, hingga mitra pembangunan untuk merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah pascabencana 2026.

Lokakarya itu menjadi bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang mengusung prinsip “Growth with Nature” atau pembangunan yang selaras dengan kelestarian alam.

Dalam forum tersebut, dirumuskan tiga fokus utama kebijakan ekonomi yang akan menjadi prioritas pengembangan wilayah Aceh ke depan.

Fokus pertama adalah penguatan ekosistem Kopi Gayo melalui strategi penguatan rantai pasok, hilirisasi, serta tata kelola komoditas kopi agar mampu memberikan nilai tambah bagi petani dan meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional.

Fokus kedua yakni pengembangan jalur strategis Ladia Galaska yang menghubungkan wilayah Linge, Aceh Timur, Gayo Lues hingga Aceh Tamiang.

Jalur yang dikenal sebagai jalur “laba-laba” itu dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa antara kawasan dataran tinggi dan pesisir timur Aceh sekaligus membantu pengendalian inflasi daerah.

Sementara fokus ketiga adalah transformasi pertanian berkelanjutan melalui pembangunan soil system management sebagai bagian dari penguatan sistem pertanian di kawasan Gayo.

Selain itu, pengembangan kampung wisata Gayo juga mendapat perhatian sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi berbasis alam dan budaya lokal.

Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal, menyatakan pihaknya akan mengintegrasikan program yang telah berjalan bersama UNDP, khususnya program Food Systems, Land Use, and Restoration (FOLUR), dengan skema pembiayaan hijau global.

Menurutnya, dukungan internasional terhadap kawasan Gayo menjadi modal penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi Aceh pascabencana.

Saat ini, Zam Zam Mubarak juga dipercaya sebagai penyusun kebijakan di Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh.

Peran tersebut diharapkan mampu memastikan sinkronisasi antara perumusan kebijakan, fasilitasi dialog multipihak, hingga implementasi program pembangunan di lapangan.