ASKARA - Fenomena banyaknya pejabat berstatus Pelaksana Tugas (PLT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi sorotan sejumlah pihak. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu (KBB), Riswan Riswanto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengisian sejumlah jabatan strategis yang masih diisi oleh pejabat sementara, bahkan dalam beberapa kasus disertai rangkap jabatan.

“Mulai dari kepala dinas, kepala bidang, camat hingga lurah, banyak yang diisi oleh PLT. Sebagian juga merangkap jabatan,” ujar Riswan dalam keterangan yang diterima, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait sistem penataan sumber daya manusia di lingkungan birokrasi daerah. Ia menilai perlu adanya penataan yang lebih mengedepankan prinsip meritokrasi dan kesesuaian kompetensi.

Riswan juga menyoroti adanya pegawai dengan pangkat dan golongan tertentu yang belum mendapatkan jabatan struktural, sementara di sisi lain terdapat pejabat yang memegang lebih dari satu posisi.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan kompetensi dengan jabatan yang diemban, guna menjaga kualitas pelayanan publik.

“Penempatan jabatan idealnya mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” katanya.

Lebih lanjut, Riswan meminta pemerintah daerah untuk memastikan proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia juga mendorong agar segera dilakukan pengisian jabatan definitif untuk posisi-posisi strategis.

Dari sisi pelayanan, ia menyebut adanya potensi hambatan administratif di lapangan apabila jabatan strategis belum diisi secara definitif, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan.

Menanggapi hal tersebut, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi tengah dilakukan redakasi ke sejumlah pihak.

Pengamat menilai, penataan jabatan yang tepat dan berbasis kompetensi menjadi kunci dalam menjaga kinerja birokrasi, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.