Selasa, 21 Juli 2026 | 22:38
NEWS

Perhutani Dukung Penanganan Lahan Kritis DAS Citarum

Perhutani Dukung Penanganan Lahan Kritis DAS Citarum
Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Lahan Kritis yang diselenggarakan Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum di Posko Satgas PPK DAS Citarum (Dok Benz)

ASKARA - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Lahan Kritis yang diselenggarakan Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum di Posko Satgas PPK DAS Citarum, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan lahan kritis di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Rakor membahas mekanisme koordinasi antarinstansi, penyusunan serta penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga penegasan langkah teknis di lapangan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan.

Administratur KPH Bandung Utara, Deden Yogi Nugraha, menegaskan bahwa Perhutani mendukung penuh pelaksanaan rakor tersebut sebagai langkah strategis dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya terkait penanganan lahan kritis di wilayah DAS Citarum.

“Melalui rakor ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah terpadu antar pemangku kepentingan, sehingga penanganan lahan kritis dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Administratur KPH Bandung Selatan, Kepala Harian Satgas Citarum Harum Letjen TNI (Purn) Dedi Kusnadi Tamin, Komandan Satgas Citarum Harum Kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, para Komandan Sektor Citarum Harum, serta perwakilan instansi terkait lainnya.

Dalam arahannya, Komandan Satgas Citarum Harum Kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto menekankan bahwa penanganan lahan kritis di wilayah DAS Citarum dilakukan melalui koordinasi terpadu antarinstansi guna memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan di lapangan.

Menurutnya, sinergi tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Perhutani, pemerintah daerah, hingga instansi teknis terkait dalam satu forum koordinasi yang terintegrasi.

Ia juga menambahkan bahwa upaya penanganan didukung oleh sistem komunikasi dan pelaporan terpadu untuk mempercepat pertukaran informasi serta pengambilan keputusan di lapangan.

“Dengan koordinasi yang solid, diharapkan pengendalian lahan kritis di DAS Citarum dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” katanya.

Melalui rakor ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, sekaligus memastikan program penanganan lahan kritis di DAS Citarum dapat berjalan efektif tanpa hambatan di lapangan.

 

Komentar