ASKARA - Komitmen menuju birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani kembali ditegaskan melalui penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Senin (27/4/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Drs. Arifin, M.A.P; Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dr. Ir. Hari Nugroho; Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Drs. Denny Wahyu Haryanto, M.Si; Sekretaris Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Muhammad Nurrhaman, S.Kom, M.M; Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Rianta Widya Amalia, M.Ak; serta Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat, Syamsu Bachri, S.Sos, M.E.

Turut hadir perwakilan Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, para kepala sektor kecamatan, serta ketua satuan pelaksana pelayanan administrasi kependudukan tingkat kelurahan se-Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat, Syamsu Bachri, menegaskan pentingnya perubahan pola pikir aparatur sebagai pelayan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Kita harus mengubah cara berpikir. Kita bukan sekadar generasi milenial, tetapi pelayan masyarakat yang memiliki tanggung jawab besar,” ujarnya.

Syamsu menambahkan, tantangan pelayanan publik ke depan semakin kompleks. Karena itu, setiap aparatur dituntut tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga menghadirkan inovasi dan kinerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Jangan jadikan slogan atau jargon hanya sebagai kata-kata semata. Semua harus diwujudkan dalam budaya kerja yang konsisten,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, menyoroti pentingnya efektivitas program pelayanan. Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan harus memiliki tujuan jelas dan menghasilkan output yang terukur.

“Setiap kegiatan harus memberikan hasil nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Denny juga mengakui masih adanya program yang belum berjalan optimal. Karena itu, ia mendorong penguatan implementasi di lapangan agar seluruh program dapat berjalan lebih efektif dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, menekankan pentingnya integritas aparatur. Ia menegaskan praktik korupsi tidak boleh lagi terjadi, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan.

“Jangan ada lagi praktik lama yang merugikan masyarakat. Semua harus bekerja dengan standar pelayanan yang jelas, transparan, dan terukur,” ujarnya.

Arifin juga mengingatkan pentingnya menyelesaikan pekerjaan secara tuntas demi kepuasan masyarakat.

“Kalau bekerja, harus selesai. Jangan setengah-setengah. Target harus tercapai agar masyarakat puas,” tambahnya.

Penandatanganan komitmen Zona Integritas ini menjadi langkah nyata dalam mendorong reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, khususnya di sektor pelayanan administrasi kependudukan.

Momentum ini diharapkan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap aspek pelayanan, sehingga masyarakat dapat merasakan perubahan yang konkret, cepat, dan berkualitas.