ASKARA — Retorika pembangunan yang kerap menekankan motivasi individu kembali dikritisi. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, menegaskan bahwa pendekatan semacam itu sering kali gagal menjawab persoalan kemiskinan yang sesungguhnya bersifat struktural.  

“Tanpa perbaikan sistem, intervensi semacam itu hanya menambal permukaan, sementara fondasinya tetap rapuh,” ujar Prof. Rokhmin dalam keterangannya, Senin (27/4).  

Menurutnya, tugas negara bukan sekadar mendorong masyarakat untuk berusaha, melainkan memastikan jalur usaha itu adil. Pendidikan harus setara sejak dini, layanan kesehatan wajib bisa diakses semua kalangan, permodalan harus inklusif, dan regulasi mesti ramah bagi pelaku usaha kecil. “Ini juga berarti berani mengakui bahwa sebagian kebijakan perlu dikoreksi,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor ini.

Prof. Rokhmin menekankan bahwa keadilan sosial bukan berarti semua orang diperlakukan sama. Justru, kelompok yang tertinggal membutuhkan dukungan lebih besar agar bisa sejajar. Memberi perlakuan identik pada kondisi yang berbeda hanya akan memperlebar jurang ketimpangan.  

Ia juga mengingatkan bahwa cara berbicara tentang kemiskinan perlu diubah. Selama narasi publik masih menyalahkan individu, akar persoalan tidak akan tersentuh. “Kemiskinan struktural adalah masalah bersama. Ia lahir dari sejarah panjang ketimpangan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak,” jelas Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University itu.  

Keberhasilan, kata Prof. Rokhmin, jarang berdiri murni di atas usaha pribadi. Selalu ada sistem yang menopang, akses yang memudahkan, dan fasilitas yang tersedia. Menyadari hal ini bukan untuk meniadakan kerja keras, melainkan menumbuhkan empati serta tanggung jawab sosial bagi mereka yang lebih beruntung.  

Dalam perencanaan pembangunan, menurutnya, tantangan terbesar bukan menciptakan program baru, melainkan memperbaiki sistem lama yang tidak adil. Berani mengevaluasi kebijakan yang tidak bekerja, mendengar suara kelompok terpinggirkan, dan memindahkan fokus dari sekadar angka menuju kualitas hidup nyata.  “Kemiskinan bukan cerminan kegagalan individu semata. Ia adalah pantulan dari sistem yang belum sepenuhnya adil,” tegas Prof. Rokhmin Dahuri.

Selama sistem tidak dibenahi, lanjutnya, akan selalu ada orang-orang yang bekerja keras di jalan yang sejak awal tidak pernah setara. “Dan di situlah tugas pembangunan seharusnya dimulai,” tutur Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI).

Kerja Keras dalam Sistem yang Timpang

Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti akar persoalan kemiskinan yang kerap luput dari perhatian publik. Menurutnya, kemiskinan tidak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya oleh angka statistik. Ia hidup dalam sistem yang bekerja diam-diam, menentukan siapa yang lebih mudah melaju dan siapa yang terus tertahan, bahkan sebelum seseorang sempat menunjukkan kemampuannya.  

Di lapangan, perbedaan itu terlihat nyata. Ada kelompok yang melangkah di jalur lapang: akses pendidikan terbuka, modal dan jaringan tersedia, serta kebijakan sering kali memberi kemudahan. Sebaliknya, ada mereka yang sejak awal berjalan di medan terjal: sekolah berkualitas sulit dijangkau, akses permodalan sempit, dan kebijakan terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. “Keduanya sama-sama bekerja keras, tetapi hasil akhirnya sering kali sangat berbeda. Di sinilah konsep kemiskinan struktural bekerja,” ujar Rokhmin.  

Kemiskinan struktural, jelas Rokhmin, tidak lahir karena seseorang malas atau kurang niat. Ia tumbuh dari sistem sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang sejak awal tidak memberi titik start yang setara. Ada kelompok yang diberi tangga kokoh untuk naik, sementara sebagian lain harus memanjat dengan sarana seadanya, bahkan kadang tanpa alat sama sekali.  

Narasi lama yang mengatakan siapa pun bisa berhasil asal mau bekerja keras memang terdengar indah, tetapi sering menyesatkan. “Kerja keras memang penting, tetapi dalam sistem yang timpang, kerja keras yang sama tidak pernah menghasilkan peluang yang sama,” tegas Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini.

Salah satu pembeda paling besar adalah akses pendidikan. Anak dari keluarga mampu lebih mudah mengakses sekolah berkualitas, teknologi, dan jejaring sosial. Sebaliknya, anak dari keluarga miskin harus berjuang sejak awal, bahkan sebelum masuk ruang kelas. Ketika kualitas pendidikan timpang, peluang masa depan pun ikut timpang.  

Modal dan koneksi bekerja dengan pola serupa. Mereka yang memiliki modal awal lebih berani mengambil risiko, lebih leluasa membuka usaha, dan lebih cepat bangkit ketika gagal. Bagi keluarga miskin, satu kegagalan bisa berarti jatuh terlalu dalam, membuat pilihan hidup semakin terbatas.  

Sayangnya, kebijakan publik tidak selalu hadir sebagai penyeimbang. Program bantuan yang tidak tepat sasaran, regulasi rumit bagi usaha kecil, perizinan mahal, serta birokrasi yang tidak ramah kelompok rentan justru memperkuat jurang ketimpangan.  

Di saat yang sama, kelompok mapan lebih mudah memanfaatkan kebijakan karena memiliki akses informasi dan sumber daya. Hambatan lain yang tidak selalu terlihat—bias sistemik, asal daerah, latar belakang sosial, bahkan identitas tertentu—juga memengaruhi peluang. Hambatan ini jarang tertulis dalam aturan, tetapi bekerja konsisten dalam praktik sehari-hari.  

“Dalam banyak kasus, kita tergoda menyalahkan sikap dan mentalitas individu. Padahal, kemiskinan struktural seperti sebuah permainan yang aturannya sudah ditentukan sejak awal,” kata Prof. Rokhmin, yang pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004.  

Ada yang memulai dengan sumber daya lengkap dan peta yang jelas, ada pula yang memulai dengan bekal minim dan rintangan di setiap langkah. Ketika yang pertama berhasil, kita memuji usahanya. Ketika yang kedua tertinggal, kita menyalahkan mentalitasnya. “Itulah bias yang harus kita koreksi dalam pembangunan,” pungkasnya.