ASKARA - Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapat sorotan dari kalangan pegiat antikorupsi. Garda Tipikor Indonesia (GTI) menegaskan pentingnya proses yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal DPP GTI, Deri Hartono, mengingatkan bahwa mekanisme open bidding harus dijalankan sesuai prinsip sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Seleksi terbuka tidak boleh hanya menjadi formalitas. Harus benar-benar mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak secara adil,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Deri menilai, transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik. Panitia seleksi (pansel) diminta membuka seluruh tahapan secara jelas, mulai dari kriteria penilaian hingga hasil seleksi.

“Publik harus tahu bagaimana proses berjalan. Ini penting untuk mencegah spekulasi dan kecurigaan,” katanya.

Selain itu, ia menekankan bahwa objektivitas penilaian tidak boleh terganggu oleh kepentingan tertentu. Setiap peserta, menurutnya, harus dinilai murni berdasarkan kapasitas dan integritas.

“Intervensi di luar sistem hanya akan merusak profesionalitas ASN,” tegasnya.

GTI juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam seluruh tahapan seleksi. Deri meminta agar setiap proses terdokumentasi dengan baik dan dapat diaudit sewaktu-waktu.

“Semua harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun substantif,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan independensi pansel sebagai faktor krusial. Tanpa kebebasan dari tekanan dan konflik kepentingan, hasil seleksi dinilai berpotensi kehilangan kredibilitas.

“Kalau pansel tidak independen, maka hasilnya pasti diragukan,” imbuhnya.

Dalam konteks pengawasan, Deri juga mendorong peran aktif Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip meritokrasi.

Ia menegaskan, keterlibatan publik dalam mengawal proses ini merupakan bagian dari upaya mendorong reformasi birokrasi yang lebih sehat dan profesional.

“Tujuannya jelas, agar yang terpilih benar-benar pejabat yang kompeten, berintegritas, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.

GTI menilai, pelaksanaan open bidding yang bersih dan profesional akan menjadi indikator penting dalam membangun birokrasi yang kredibel serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.