ASKARA - Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) Jakarta menggelar pertemuan bersama pengurus komisariat (PK) dari 18 perusahaan di Kantor KSBI, Jalan Cipinang Raya, Jakarta Timur, Minggu (12/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni halal bihalal dan persiapan aksi Hari Buruh Internasional (May Day) yang akan digelar pada 1 Mei 2026 di kawasan Monas, Jakarta.

Ketua DPC FSB NIKEUBA Jakarta, Bambang.SY, menyampaikan bahwa pihaknya mulai mematangkan kekuatan massa dan isu perjuangan yang akan dibawa dalam aksi tersebut. Untuk tahap awal, sekitar 101 buruh dari NIKEUBA Jakarta dipastikan ikut serta, dan jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah.

Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan langsung aspirasi buruh kepada pemerintah, termasuk Presiden, terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini belum terselesaikan.

Sejumlah isu utama yang akan disuarakan antara lain masih maraknya pemotongan upah dan Tunjangan Hari Raya (THR), pelanggaran hak normatif pekerja, serta banyaknya buruh yang menerima upah di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dan upah sektoral.

Selain itu, FSB NIKEUBA juga menyoroti masih banyaknya pekerja yang belum terdaftar dalam program BPJS, sehingga tidak memiliki perlindungan dasar saat bekerja.
“Bagaimana buruh bisa sejahtera jika upah masih rendah dan perlindungan dasar seperti BPJS belum diberikan,” ujar Bambang.

Ia juga mengungkapkan maraknya praktik pekerja dengan status magang berkepanjangan, meskipun telah bekerja seperti karyawan tetap, yang dinilai merugikan pekerja.

Ia mencontohkan kasus di kawasan Cakung, di mana seorang pekerja berstatus magang meninggal dunia akibat kecelakaan saat pulang kerja. Korban tidak mendapatkan perlindungan BPJS, serta minim tanggung jawab dan perhatian dari pihak perusahaan.

FSB NIKEUBA menilai momentum May Day 2026 harus menjadi titik tekan agar pemerintah lebih terbuka dan serius mendengar aspirasi buruh. Salah satu tuntutan utama adalah mendorong dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menentukan upah yang layak.

Menurut Bambang, jika perusahaan belum mampu memenuhi standar UMP, maka diperlukan keterbukaan dan solusi bersama melalui skema kenaikan upah bertahap yang disepakati kedua belah pihak.

Ia menambahkan, skema tersebut pernah diterapkan di kawasan industri Pulogadung, di mana upah dinaikkan secara berkala hingga mendekati standar yang ditetapkan pemerintah.

FSB NIKEUBA Jakarta menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan tersebut dan berkomitmen menyampaikannya secara langsung kepada Presiden dalam aksi May Day 2026, dengan harapan pemerintah dan kementerian terkait dapat segera mengambil langkah konkret demi meningkatkan kesejahteraan buruh, khususnya di Jakarta.