Minggu, 12 Juli 2026 | 02:39
NEWS

Belajar dari Bencana Sumatera, Pemerintah Diingatkan Jangan Lelet Tangani Dampak Banjir

Belajar dari Bencana Sumatera, Pemerintah Diingatkan Jangan Lelet Tangani Dampak Banjir
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman (dok)

ASKARA- Pemerintah diingatkan untuk tidak mengulangi keterlambatan penanganan dampak banjir akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar, Sumut dan Aceh, di musibah banjir yang menghantam Demak, Jawa Tengah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

“Keterlambatan dan ketidakcermatan dalam mendiagnosa dampak banjir, akan menyebabkan petani makin menderita. Selain gagal panen yang sudah di depan mata, juga akan membuat petani kita tak bisa menggarap sawahnya kembali dalam waktu cepat,” ujar Alex, legislator PDI Perjuangan ini.

Seperti diketahui, banjir terjadi di Demak dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang, akhir pekan lalu. Dampaknya telah merendam 671 hektare lahan persawahan. Kemudian, juga merendam ribuan rumah serta membuat ribuan warga mengungsi.

Alex menegaskan rehabilitasi sawah terdampak banjir bukan seperti pengerjaan proyek secara umum. Artinya, dia melanjutkan rehabilitasi sawah ini akan membutuhkan waktu lebih panjang seiring teknis pengerjaannya yang komplek.

Penilaian Alex ini, merujuk perkembangan rehabilitasi sawah yang dituntaskan Satgas PRR (Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera) per tanggal 28 Maret 2026.

Dari total 42.702 hektar sawah yang jadi sasaran rehabilitasi di tiga provinsi terdampak, baru 991 hektare sawah yang telah berhasil direhabilitasi. Artinya, baru 2,32 persen. Sementara, yang dalam proses penanganan seluas 5.333 hektare.

Lembaga yang dibentuk melalui Keppres 1/2026 untuk memimpin pemulihan cepat bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini, secara rinci baru merehabilitas 42 hektare sawah dari 31.464 hektare yang jadi sasaran rehabilitasi di Aceh.

Kemudian, 170 hektare sawah di Sumatera Utara berhasil direhabilitasi dari target 7.336 hektare sawah. Adapun di Sumatera Barat, 779 hektare berhasil direhabilitasi dari target 3.902 hektare.

“Kita mendesak pemerintah, untuk segera melakukan upaya percepatan dalam rehabilitasi sawah ini. Ditengah situasi globa yang tak menentu, perbaikan sawah terdampak banjir ini harusnya jadi prioritas yang harus dituntaskan dalam waktu cepat,” tegas Alex.

Selain itu, Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI juga mendorong agar Pemerintah segera menyiapkan skema pemulihan ratusan hektar sawah yang terdampak banjir parah di Demak, Jawa Tengah. Ia menyebut pemulihan harus segera dilakukan agar tidak berpengaruh terhadap pasok rantai pangan.

Menurutnya, banjir yang merendam ratusan hektare sawah di Demak perlu dibaca sebagai gangguan langsung terhadap stabilitas produksi pangan di tingkat tapak, terutama karena terjadi di wilayah yang selama ini menjadi bagian dari penyangga produksi pertanian Jawa Tengah.

Alex yang juga ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat menegaskan kehilangan lahan produktif dalam skala besar, tidak lagi dapat dipandang sebagai kerugian lokal semata. Meskipun hal ini terjadi akibat tekanan iklim dan gangguan hidrometeorolgi yang semakin sering beririsan dengan musim tanam.

Persoalan paling mendasar dalam fenomena banjir yang turut merendam lahan persawahan adalah belum terbangunnya sistem perlindungan produksi. Khususnya, sistem perlindungan produksi yang mampu bergerak secepat risiko datang,” tegasnya. (dry)

Komentar