ASKARA - Polemik soal klaim swasembada pangan kian memanas. Pernyataan Feri Amsari yang menuding Presiden Prabowo Subianto membohongi publik mendapat respons keras dari kalangan pengamat pertanian.

Ahli padi yang juga berafiliasi dengan International Rice Research Institute, Hasil Sembiring, menilai tudingan tersebut tidak hanya keliru, tetapi berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap capaian strategis nasional di sektor pangan.

Menurutnya, kritik yang disampaikan tidak berbasis data dan justru mengarah pada narasi yang selama ini kerap digunakan untuk melemahkan kemandirian pangan Indonesia.

“Ini bukan kritik akademik. Polanya justru menyerupai narasi yang menguntungkan mafia pangan,” tegasnya dalam keterangan pers.

Sembiring menilai, dalam situasi di mana produksi beras nasional menunjukkan tren peningkatan, narasi yang menyebut swasembada sebagai kebohongan menjadi kontradiktif dengan fakta lapangan.

Data resmi mencatat produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton, dengan surplus sekitar 3 hingga 4 juta ton dari kebutuhan nasional. Cadangan beras pemerintah bahkan menyentuh angka 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Capaian ini juga diperkuat pengakuan internasional, di mana produksi nasional diproyeksikan tetap tinggi oleh lembaga global seperti IRRI dan organisasi pangan dunia.

Sembiring menegaskan, lonjakan produksi tersebut bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil intervensi kebijakan pemerintah mulai dari program pompanisasi, optimalisasi lahan, hingga distribusi alat mesin pertanian dan subsidi pupuk.

Di sisi lain, pemerintah juga disebut terus memperketat penindakan terhadap praktik mafia pangan. Puluhan tersangka telah ditetapkan dalam berbagai kasus distribusi ilegal yang merugikan sistem pangan nasional.

Dalam konteks ini, ia mengingatkan agar ruang publik tidak diisi dengan opini yang menyesatkan tanpa dasar ilmiah yang kuat.

“Kalau data sudah jelas menunjukkan peningkatan produksi dan surplus, lalu disebut bohong, maka publik berhak bertanya, ini kritik atau ada agenda lain?” ujarnya.

Polemik ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan kritik di ruang publik, terutama terkait isu strategis seperti ketahanan pangan yang berdampak langsung pada stabilitas nasional.