ASKARA-Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk tetap stabil dan adaptif.

Namun dengan catatan, Indonesia harus konsisten menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negeri.

Pandangan itu mengemuka dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Indonesia Dinilai Siap Hadapi Dampak Geopolitik Global” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/4/2026).

Pembicara diskusi yakni Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade (virtual), anggota Komisi VI, Herman Khaeron (virtual), anggota Komisi VIII Fraksi Golkar, Aprozi Alam dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. anggota Komisi VIII Fraksi Golkar, Aprozi Alam dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana.

Dalam forum tersebut, salah satu pembicara yakni, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyoroti dinamika geopolitik yang kian kompleks, terutama terkait konflik di Timur Tengah dan implikasinya terhadap stabilitas energi global.

Pihaknya mengatakan salah satu faktor krusial adalah potensi penguasaan dan pengaturan lalu lintas energi di Selat Hormuz yang dikendalikan Iran.

Menurut Hikmahanto, dalam perkembangan di selat tersebut, negara para mulloh kini membedakan akses bagi negara “kawan” dan “lawan” yang justru berpotensi memicu ketegangan baru di antara kekuatan global.

Nah, dalam perkembangannya, Indonesia termasuk kawan. “Jika Indonesia dianggap sebagai ‘kawan’ oleh Iran, pertanyaannya adalah bagaimana respons Amerika Serikat. Karena pada saat yang sama, Amerika juga memiliki klasifikasi sendiri terhadap negara mitra dan lawan,” kata Hikmahanto.

Dia nenjelaskan, dinamika tersebut dapat berdampak langsung pada pasokan dan harga minyak dunia. Indonesia, lanjutnya, berpotensi menghadapi dilema jika harus memilih sumber energi, terutama ketika opsi pasokan dari Rusia berbenturan dengan tekanan politik dari negara-negara Barat terkait konflik di Ukraina.

Dalam konteks itu, kembali menegaskan pentingnya prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri.

“Kalau kepentingan nasional mengharuskan kita mengambil keputusan tertentu, maka tekanan eksternal tidak boleh membuat Indonesia mundur,” kata Hikmahanto.

Selain isu energi, pihaknya pada kesempatan itu juga menyinggung eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Iran. Menurutnya, terdapat indikasi bahwa kepentingan strategis Israel turut mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama dalam upaya menekan Iran.

Pasalnya, salah satu tujuan yang diinginkan Israel adalah perubahan rezim di Iran, penghentian program nuklir, serta pemutusan dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan.

Namun demikian, Hikmahanto menilai tujuan intervensi Amerika Serikat di kawasan tersebut masih belum konsisten dan cenderung berubah-ubah. Hal ini, katanya, justru menimbulkan ketidakpastian dalam peta konflik global.

“Kalau tujuan perang tidak jelas, maka sulit menentukan kapan konflik itu bisa dianggap selesai. Ini yang menjadi tantangan besar bagi stabilitas global,” ujarnya.

Di tengah situasi tersebut, kata Hikmahanto lagi, Indonesia dinilai memiliki ruang strategis untuk menjaga keseimbangan, selama tetap berpegang pada prinsip non-blok dan mengutamakan kepentingan nasional di atas tekanan geopolitik global.(dry)

Editor: Hendry Ginting