ASKARA-Plemerintah diminta mengevaluasi secara berkala kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diterapkan setiap Jumat.

Pasalnya langkah itu penting untuk memastikan kebijakan tersebut mencapai target penurunan konsumsi BBM sekaligus menjaga produktivitas ASN dalam pelayanan publik.

“Kami meminta penerapan WFH agar dievaluasi secara konsisten oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pastikan kebijakan ini tidak sekadar formalitas, tapi benar-benar efektif,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, Rabu (16/3/2026).

Pihaknya tidak setuju terhadap penetapan hari WFH dan menilai penerapannya di hari Jumat justru berpotensi menimbulkan long weekend sehingga perlu pengawasan ketat.

Dia juga mendorong pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki transportasi umum dan mengendalikan polusi udara.

Sekadar diketahui, pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFH ASN mulai 1 April 2026, dengan pengecualian bagi sektor layanan publik dan sektor strategis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.(dry)