ASKARA - Memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah kembali membuka kerentanan mendasar Indonesia: cadangan bahan bakar minyak (BBM) yang terbatas di tengah ketergantungan impor yang tinggi. Situasi ini dinilai dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas energi nasional jika terjadi gangguan pasokan global.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara, Samuel F. Silaen, menilai cadangan energi nasional yang hanya berkisar 21 hingga 26 hari masih jauh dari ideal untuk negara dengan tingkat konsumsi besar seperti Indonesia.

“Secara administratif mungkin terlihat aman, tetapi secara strategis sangat rentan. Cadangan 26 hari tidak cukup untuk menghadapi krisis global yang berkepanjangan,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, risiko semakin besar seiring potensi gangguan di jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital pengiriman minyak dunia. Bahkan tanpa gangguan fisik, peningkatan ketegangan saja sudah cukup memicu lonjakan harga dan ketidakpastian pasar.

Silaen menegaskan, persoalan utama Indonesia bukan hanya pada minimnya cadangan, tetapi juga ketergantungan impor yang mencapai sekitar 1 juta barel per hari. Kondisi ini membuat Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga dan gangguan distribusi global.

“Ketika pasokan terganggu atau harga melonjak, dampaknya langsung terasa. Ini menciptakan tekanan ganda, baik dari sisi suplai maupun harga,” jelasnya.

Dampak dari kondisi ini, lanjutnya, bersifat sistemik terhadap perekonomian nasional. Kenaikan harga minyak akan menekan subsidi BBM, mendorong inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, hingga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, tingginya impor energi juga berpotensi menekan nilai tukar rupiah akibat meningkatnya kebutuhan devisa. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan energi tidak hanya berdampak pada sektor riil, tetapi juga pada stabilitas moneter.

Silaen juga menyoroti paradoks ketahanan energi Indonesia. Meski telah melakukan diversifikasi sumber impor, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan, yakni lemahnya cadangan strategis.

Ia membandingkan Indonesia dengan Jepang yang memiliki cadangan strategis hingga lebih dari 100 hari. “Masalah kita bukan hanya dari mana membeli, tetapi berapa lama kita bisa bertahan tanpa pasokan baru,” ujarnya.

Dalam konteks global, energi kini menjadi instrumen geopolitik yang sangat kuat. Negara tertentu dapat memanfaatkan posisi strategisnya untuk menciptakan tekanan ekonomi tanpa harus melakukan konfrontasi terbuka.

“Energi bukan lagi sekadar komoditas, tetapi alat tekanan. Ketidakpastian saja sudah cukup mengguncang pasar global,” tegasnya.

Untuk itu, Silaen mendesak pemerintah segera memperkuat ketahanan energi nasional dengan membangun cadangan strategis minimal 60 hingga 90 hari, mempercepat diversifikasi energi, serta memperkuat infrastruktur kilang dan penyimpanan.

Ia menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan bagian dari kedaulatan negara. Tanpa kemandirian energi, stabilitas nasional akan terus bergantung pada dinamika global yang sulit dikendalikan.