ASKARA - Video buka puasa bersama bertema Bollywood yang dihadiri pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo viral di media sosial dan memantik kritik publik luas. Kemewahan acara yang menampilkan kostum dan dekorasi glamor dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Kontroversi ini membuka perdebatan tentang etika pejabat, jarak emosional birokrasi dengan rakyat, dan pentingnya empati simbolik dalam kepemimpinan publik.

Sebuah video berdurasi singkat menampilkan panggung berdekorasi warna emas dan merah dengan nuansa India. Sejumlah pejabat daerah mengenakan busana bertema Bollywood sambil menghadiri acara buka puasa bersama. Video itu kemudian beredar luas di media sosial dan menarik perhatian publik karena acara tersebut ternyata dihadiri pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tidak lama setelah viral, perhatian publik tertuju kepada Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Kontroversi pun muncul karena sebagian masyarakat menilai acara tersebut terlalu mewah untuk kegiatan yang berlangsung di bulan Ramadan. Fakta mengenai viralnya acara ini dan keterlibatan pejabat daerah dilaporkan oleh tvOneNews dalam artikel berjudul “Sekda Sidoarjo Minta Maaf Soal Acara Bukber Mewah Ala Bollywood Viral, Netizen Minta KPK Audit” yang dipublikasikan pada 14 Maret 2026.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan itu merupakan pertemuan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama para pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Acara digelar di Mahabarata Palace Graha Universitas Negeri Surabaya dengan konsep hiburan bertema Bollywood.

Para peserta mengenakan pakaian bernuansa India yang menjadi bagian dari konsep acara. Foto dan video kegiatan itu kemudian tersebar di berbagai platform media sosial sehingga memicu reaksi publik. Detail tentang lokasi acara dan konsep kegiatan juga dikonfirmasi oleh Kumparan dalam artikel “Heboh Bukber Mewah Bertema Bollywood, Sekda Sidoarjo Minta Maaf” yang dipublikasikan pada 14 Maret 2026.

Respons publik terhadap acara tersebut berkembang sangat cepat. Di berbagai platform media sosial, warganet mempertanyakan sensitivitas pejabat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan bernuansa kemewahan di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Sebagian komentar publik mengaitkan acara tersebut dengan keluhan warga tentang kondisi infrastruktur dan pelayanan publik.

Perdebatan itu menunjukkan bagaimana ruang digital kini menjadi arena kritik terbuka terhadap perilaku pejabat publik. Reaksi publik yang berkembang di media sosial juga dilaporkan oleh tvOneNews dalam artikel “Gelar Bukber Mewah Tema Bollywood, Sekda Sidoarjo Dikecam Netizen” yang dipublikasikan pada 13 Maret 2026.

Kritik publik yang muncul bukan semata soal sumber pembiayaan kegiatan. Sebagian warganet mempertanyakan etika simbolik yang ditampilkan oleh pejabat publik. Dalam situasi sosial yang masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi, simbol kemewahan sering kali dianggap tidak selaras dengan semangat kesederhanaan yang diharapkan dari pejabat negara. Bagi masyarakat, pejabat publik tidak hanya dinilai dari kebijakan yang diambil, tetapi juga dari cara mereka menampilkan diri di ruang publik. Simbol simbol gaya hidup sering kali dibaca sebagai refleksi dari jarak emosional antara elite birokrasi dan warga yang dilayani.

Di tengah kritik yang semakin luas, Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Acara tersebut, menurutnya, merupakan forum koordinasi yang dilakukan di luar jam kerja untuk membahas berbagai program prioritas pemerintah daerah. Klarifikasi tersebut disampaikan dalam pemberitaan tvOneNews berjudul “Sekda Sidoarjo Minta Maaf Soal Acara Bukber Mewah Ala Bollywood Viral, Netizen Minta KPK Audit” yang dipublikasikan pada 14 Maret 2026.

Dalam penjelasannya, ia juga menyatakan bahwa pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas sejumlah agenda pembangunan daerah, termasuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan serta program stabilisasi harga pangan bagi masyarakat.

Namun dalam dinamika komunikasi publik, penjelasan administratif seperti itu tidak selalu mampu meredakan persepsi yang telah terbentuk di masyarakat. Ketika sebuah simbol kemewahan sudah terlanjur viral di media sosial, klarifikasi rasional sering kali kalah kuat dibandingkan kesan visual yang telah membentuk opini publik.

Kontroversi ini memperlihatkan perubahan besar dalam hubungan antara kekuasaan dan masyarakat di era media sosial. Aktivitas yang sebelumnya dianggap sebagai kegiatan internal birokrasi kini dapat dengan mudah direkam, disebarkan, dan diperdebatkan secara luas oleh masyarakat.

Setiap simbol visual dari pejabat publik berpotensi menjadi bahan penilaian sosial. Pakaian, dekorasi acara, hingga konsep hiburan dapat dimaknai sebagai pesan politik yang mencerminkan cara elite birokrasi memandang realitas sosial di sekitarnya.

Dari perspektif komunikasi politik, kasus ini menunjukkan pentingnya apa yang sering disebut sebagai empati simbolik dalam kepemimpinan publik. Empati tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan atau program pembangunan, tetapi juga melalui simbol simbol yang ditampilkan oleh pejabat negara dalam kehidupan publiknya. Kesederhanaan, kehati hatian, dan kepekaan terhadap situasi sosial sering kali menjadi bahasa moral yang sangat dipahami oleh masyarakat.

Kontroversi bukber bertema Bollywood di Sidoarjo pada akhirnya menjadi pelajaran penting bagi birokrasi. Di era keterbukaan digital, setiap tindakan pejabat publik berada dalam pengawasan sosial yang jauh lebih luas dibandingkan masa sebelumnya. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kinerja administratif, tetapi juga melalui sikap dan simbol yang mencerminkan kedekatan dengan realitas kehidupan masyarakat.

Ramadan sendiri selalu dipahami sebagai momentum refleksi tentang kesederhanaan, empati, dan kepedulian sosial. Ketika simbol simbol kemewahan muncul dalam ruang publik yang terkait dengan kekuasaan, masyarakat cenderung membaca peristiwa tersebut sebagai tanda adanya jarak emosional antara pejabat dan rakyat.

Karena itu, kontroversi ini tidak sekadar tentang sebuah acara buka puasa bersama. Ia menjadi pengingat bahwa dalam politik modern, kepekaan sosial adalah bagian penting dari legitimasi moral seorang pejabat publik.