ASKARA - Sejumlah ekonom dan pemikir kebangsaan berkumpul dalam forum diskusi intelektual yang berlangsung bersamaan dengan buka puasa bersama pada hari ke-23 Ramadhan, Sabtu (14/3) di Rumah Kebangsaan Tebet, Jakarta. Dalam diskusi tersebut, kondisi perekonomian nasional, khususnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi sorotan utama.

Pertemuan yang dipimpin ekonom senior Ichsanuddin Noorsy itu dihadiri sejumlah pemikir dari komunitas Nusantara Centre, antara lain Yudhie Haryono, Agus Rizal, Rian Pratama, Dedi Setiadi, Yaya Sunaryo, Asyari, Riskal Arief, dan Firdaus. Diskusi berlangsung dalam suasana khidmat dengan pembahasan mendalam mengenai arah kebijakan ekonomi nasional.

Dalam paparannya, Ichsanuddin Noorsy menyampaikan bahwa APBN merupakan “jantung” dari kebijakan ekonomi negara. Menurutnya, jika struktur APBN bermasalah, maka dampaknya akan merembet ke berbagai sektor ekonomi, mulai dari stabilitas makro, investasi, hingga kesejahteraan masyarakat.

Ia menyoroti besarnya beban pembayaran utang dalam APBN 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1.400 triliun. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp800 triliun dialokasikan untuk pembayaran pokok utang, sementara sekitar Rp500–600 triliun digunakan untuk pembayaran bunga.

Besarnya beban tersebut, menurutnya, menunjukkan ruang fiskal negara semakin sempit karena sebagian besar anggaran terserap untuk kewajiban pembayaran utang. Kondisi ini disebutnya sebagai persoalan klasik yang belum sepenuhnya mendapatkan solusi mendasar dalam kebijakan ekonomi nasional.

Diskusi juga menyoroti paradigma ekonomi yang selama ini menganggap defisit anggaran sebagai sesuatu yang normal. Ichsan menilai sejak masa Orde Baru hingga era reformasi, rancangan APBN hampir selalu disusun dalam kondisi defisit dengan utang luar negeri menjadi instrumen pembiayaan utama.

Selain persoalan fiskal, ia juga mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nilai tukar, inflasi, dan suku bunga, kata dia, sangat sensitif terhadap perubahan harga energi global, pergerakan komoditas internasional, serta dominasi sistem keuangan global yang masih berbasis dolar.

Ketergantungan pada dolar dalam cadangan devisa dan transaksi internasional membuat perekonomian nasional rentan terhadap tekanan eksternal, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Dalam konteks domestik, diskusi juga menyinggung efektivitas belanja negara. Menurut Ichsan, banyak program pemerintah belum menghasilkan efek pengganda ekonomi yang signifikan, terutama jika alokasi belanja tidak diarahkan secara kuat pada sektor produktif.

Sementara itu, Yudhie Haryono menekankan pentingnya menjaga ruang-ruang diskusi kebangsaan seperti forum tersebut. Ia menilai forum intelektual memiliki peran penting dalam membangun kesadaran politik dan ekonomi masyarakat di tengah berbagai tantangan nasional.

Menurutnya, tradisi pemikiran kebangsaan perlu terus dirawat agar diskursus mengenai masa depan bangsa tidak terjebak pada narasi jangka pendek. Ia juga mengingatkan pentingnya kembali melihat arah pembangunan ekonomi melalui perspektif konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

Diskusi malam itu tidak hanya menjadi forum analisis ekonomi, tetapi juga ruang refleksi tentang masa depan Indonesia. Para peserta sepakat bahwa persoalan ekonomi nasional tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknokratis semata, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma dalam merancang sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Menjelang akhir pertemuan, para peserta meninggalkan forum dengan kesadaran bahwa memahami APBN bukan sekadar membaca angka-angka anggaran, melainkan memahami arah masa depan bangsa serta bagaimana negara mengelola sumber daya untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.