ASKARA - Gagasan menjadikan ekonomi syariah sebagai fondasi baru pembangunan nasional kembali menguat dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026). Forum ini mempertemukan puluhan akademisi, regulator, pengelola dana umat, hingga pelaku industri halal untuk merumuskan arah besar ekonomi berbasis nilai ke depan.

Kegiatan tersebut digagas CSED INDEF bersama sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Paramadina, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Tazkia, Universitas Darussalam Gontor, dan Universitas Trisakti.

Ma’ruf Amin: Ekonomi Syariah Bukan Sekadar Label

Dalam pidato kunci, Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak boleh berhenti sebagai simbol atau label semata.

Menurutnya, sistem ekonomi berbasis maqashid syariah hadir untuk menjawab persoalan ketimpangan dan krisis moral dalam praktik ekonomi modern. Ia menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak milik, serta pencegahan praktik eksploitatif.

“Ekonomi syariah harus menghadirkan pertumbuhan sekaligus keberkahan. Jika hanya formalitas, tanpa ruh nilai, maka kontribusinya akan terbatas,” tegasnya.

Ia juga menilai Indonesia memiliki modal besar menjadi pusat ekonomi syariah global, mulai dari populasi Muslim terbesar, potensi filantropi Islam, hingga pertumbuhan industri halal.

Koperasi dan Sektor Riil Jadi Kunci

Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menyoroti peran koperasi sebagai penggerak sektor riil dan ekonomi desa. Ia menyebut, penguatan koperasi desa dan pembiayaan syariah dapat menjadi solusi konkret dalam memperluas akses permodalan UMKM.

Menurutnya, koperasi tidak boleh hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi harus menjadi pusat produksi dan distribusi. Pembentukan ribuan koperasi desa disebut sebagai langkah memperkuat ekonomi berbasis komunitas.

Transformasi Harus Bertahap dan Kompetitif

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menekankan bahwa transformasi menuju ekonomi syariah membutuhkan proses bertahap dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan prinsip utama ekonomi syariah, seperti larangan riba, transaksi yang jelas, dan penghindaran spekulasi. Namun, di era kompetisi terbuka, kualitas layanan menjadi faktor penting dalam menarik kepercayaan masyarakat.

“Keunggulan nilai harus diiringi profesionalisme dan pelayanan yang kompetitif,” ujarnya.

Industri Halal dan Standarisasi Nasional

Dari sektor industri, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menegaskan bahwa industri halal menjadi salah satu motor pertumbuhan baru.

Ia menyebut pemerintah telah membangun kawasan industri halal terintegrasi dengan regulasi dan sistem sertifikasi pendukung. Targetnya, industri halal Indonesia tidak hanya kuat di pasar domestik, tetapi juga kompetitif secara global.

Optimalisasi Dana Sosial Umat dan Haji

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya pengelolaan profesional dana sosial umat seperti zakat dan wakaf agar berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, mendorong agar ekosistem haji tidak hanya menghasilkan nilai spiritual, tetapi juga nilai tambah ekonomi bagi bangsa.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, mengungkapkan dana kelolaan haji yang mencapai sekitar Rp180 triliun terus dioptimalkan melalui strategi investasi produktif dan transparan.

Menuju Pilar Baru Ekonomi Nasional

Sarasehan ini menegaskan bahwa pengarusutamaan ekonomi syariah tidak hanya berbicara sektor keuangan, tetapi juga menyentuh industri, koperasi, dana sosial umat, hingga ekosistem haji dan umrah.

Para peserta sepakat, tantangan ke depan bukan hanya memperbanyak regulasi, melainkan membangun kesadaran kolektif, memperkuat ekosistem, serta memastikan praktik ekonomi syariah hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Dengan konsolidasi lintas sektor tersebut, ekonomi syariah diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional.