Selasa, 21 Juli 2026 | 22:15
NEWS

Setengah Juta Warga Kawasan Tengah Aceh Terancam, Tokoh Aceh Minta Pemerintah Tegas

Setengah Juta Warga Kawasan Tengah Aceh Terancam, Tokoh Aceh Minta Pemerintah Tegas
Banjir kembali melanda Aceh Tengah (Dok Askara)

ASKARA - Hujan deras yang turun terus-menerus sejak siang memicu banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (18/2/2026). Bencana terjadi sekitar pukul 16.00 WIB dan menerjang sedikitnya delapan desa di empat kecamatan, mayoritas berada di kawasan sekitar Danau Laut Tawar.

Tokoh muda Aceh Tengah, Zam Zam Mubarak, menyebut bencana kali ini bukan hanya soal air meluap dan tanah runtuh, tetapi soal nasib kawasan tengah Aceh yang berulang kali menjadi korban “sunyi” dalam penanganan bencana.

“Delapan desa kembali banjir data per hari ini, Aceh Tengah,” kata Zam Zam dalam keterangannya, Kamis (19/2).

BPBA: Banjir dan Longsor Melanda 8 Desa di 4 Kecamatan

Staf Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Haslinda Juwita, menjelaskan banjir dan longsor terjadi akibat hujan berintensitas tinggi yang turun sejak siang.

“Peristiwa terjadi sekitar pukul 16.00 WIB akibat hujan dengan intensitas tinggi yang turun terus-menerus sejak siang,” kata Haslinda, Kamis (19/2/2026).

BPBA mencatat wilayah terdampak meliputi:

Kecamatan Lut Tawar: Desa Dedalu, Towere, Kenawat, Rawe

Kecamatan Bintang: Desa Kelitu, Gegarang

Kecamatan Kebanyakan: Desa Mendale

Kecamatan Linge: Desa Kute Baru

Zam Zam menegaskan sebagian besar titik bencana berada di sekitar Danau Laut Tawar, kawasan padat permukiman sekaligus jalur ekonomi warga.

“Mayoritas di seputaran Danau Laut Tawar,” ujarnya.

Korban Jiwa Nihil, Warga Mengungsi

BPBA memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun warga terdampak telah mengungsi, sementara pendataan masih berlangsung.

“Untuk korban jiwa nihil, namun warga yang terdampak langsung sudah mengungsi dan masih dalam proses pendataan,” kata Haslinda.

Zam Zam: Kawasan Tengah Belum Pulih, Jalan Terganggu, BBM Langka

Di tengah upaya evakuasi, Zam Zam menyampaikan kondisi Aceh Tengah belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana sebelumnya. Ia menyoroti akses jalan yang terus terganggu serta infrastruktur darurat yang justru tidak dapat difungsikan.

“Kondisi kawasan tengah belum pulih. Jembatan bailey (darurat) di Tenge Besi tidak bisa difungsikan karena patah. Gangguan jalan masih menghantui, dan BBM masih langka,” tegasnya.

Menurutnya, jika akses transportasi lumpuh, maka yang terkena bukan hanya satu-dua desa, melainkan ekonomi rakyat secara luas.

“Apabila akses jalan lumpuh ini mempengaruhi ekonomi rakyat Gayo dan menyangkut nasib setengah juta rakyat kawasan tengah Aceh,” katanya.

“Negara Jangan Pilih-Pilih”: Kritik Penanganan yang Dinilai Tidak Adil

Zam Zam mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh terjebak pada pola lama: fokus hanya pada wilayah tertentu, sementara kawasan lain dibiarkan bertahan sendiri.

“Penanganan bencana Aceh jangan hanya difokuskan di pesisir Aceh,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas pusat komando yang dinilai jauh dari lokasi bencana.

“Pusat komando di Banda Aceh awal dari ketidakjelasan penanganan bencana Aceh. Banda Aceh tidak mengalami bencana, kenapa harus dipusatkan di Banda Aceh?” kata Zam Zam.

Di Tengah Bencana, Tagihan Bank Tetap Jalan

Zam Zam menilai bencana ini juga menguji keberpihakan negara terhadap rakyat. Ia menyoroti beban warga yang tetap harus menghadapi tekanan ekonomi, termasuk kewajiban terhadap lembaga keuangan.

“Menkeu menyatakan untuk penanganan bencana Aceh tidak ada masalah dari sisi keuangan. Namun menghadapi lembaga keuangan, kenapa pemerintah pusat tidak tegas?” ujarnya.

Desak Pemda dan DPRK: Fokus Bencana, Bukan Seremonial

Dalam pernyataannya, Zam Zam meminta Pemda dan DPRK Aceh Tengah memperkuat mitigasi serta menghentikan kegiatan seremonial yang tidak menyentuh kebutuhan korban.

“Pemda dan DPRK harus memperkuat mitigasi. Diharapkan fokus menangani bencana dan segera mengakhiri pertunjukan pemberian penghargaan yang terkesan politik belah bambu. Aceh Tengah belum pulih, solidaritas masih dibutuhkan,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah membuka komunikasi strategis agar penanganan berjalan cepat, terukur, dan tidak sekadar formalitas.

“Penangan bencana jangan dilihat dari fasilitas untuk pejabat semata,” pungkas Zam Zam.

 

 

Komentar