ASKARA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2025 berada di angka 40,5 persen. Sementara defisit APBN tahun lalu tercatat 2,92 persen.

“Defisitnya di 2,92% dan utangnya 40,5% dari PDB,” kata Purbaya di kawasan The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Bila merujuk data PDB Indonesia atas dasar harga berlaku yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025 sebesar Rp 23.821,1 triliun, maka total utang pemerintah sepanjang 2025 diperkirakan mencapai Rp 9.647,5 triliun.

Saat dimintai konfirmasi terkait besaran utang tersebut, Purbaya tidak membantah. Namun ia menegaskan bahwa pembiayaan APBN melalui utang pada 2025 dilakukan karena pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi yang dinilai signifikan.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk mencegah tekanan ekonomi yang lebih berat dan menjaga stabilitas nasional.

“Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi kita selamat, habis itu kita tata ulang semuanya,” tegasnya.

Purbaya juga menyinggung bahwa tekanan ekonomi pada periode itu turut memicu gejolak sosial, termasuk rangkaian demonstrasi yang terjadi pada Agustus–September 2025.

Di sisi lain, ia menyebut nominal utang 2025 sulit dibandingkan secara rinci dengan catatan tahun sebelumnya karena data utang pemerintah tidak lagi dipublikasikan rutin dalam Buku APBN Kinerja dan Fakta yang biasanya terbit bulanan.