ASKARA-Komisi I DPR RI mendukung penuh terhadap wacana pengiriman ribuan personel TNI AD ke Gaza, Palestina.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, langkah tersebutmerupakan implementasi nyata dari amanat konstitusi dan tradisi diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di dunia internasional.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan kehadiran TNI di wilayah konflik tersebut nantinya bukan untuk melakukan konfrontasi militer.

Tetapi bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian yang mengawasi gencatan senjata serta mendukung pemulihan wilayah terdampak perang.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa pengiriman personel ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

.

Dave mengatakan dengan rekam jejak panjang dalam misi perdamaian PBB, Indonesia dinilai memiliki kredibilitas tinggi untuk membantu menciptakan stabilitas di Gaza.

“Kehadiran TNI di Gaza nantinya bukan untuk bertempur, melainkan untuk menjaga stabilitas, mengawasi gencatan senjata, serta mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak perang,” ujar Dave.

Sebagai komisi yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri, DPR memastikan akan mengawal ketat setiap tahapan rencana ini.

Dave menekankan pentingnya persiapan dari sisi diplomasi, logistik, hingga perlindungan prajurit agar sesuai dengan prinsip hukum internasional.

“Fokus utama adalah memastikan kontribusi Indonesia benar-benar mendukung perdamaian dan memberi manfaat nyata bagi rakyat Palestina,” ujarnya.

Pihaknya juga mengingatkan pemerintah untuk terus berkoordinasi dengan lembaga internasional guna menghindari persepsi yang keliru di mata dunia.

Wacana pengiriman pasukan TNI ke Gaza menguat setelah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan pihaknya telah mulai menyiapkan personel.

Sedangkan jumlah pasukan TNI yang akan dikirim ke sana masih dalam tahap negosiasi, TNI AD memproyeksikan kekuatan setingkat brigade.

“Bisa satu brigade, 5.000 sampai 8.000 personel mungkin. Tapi masih bernegosiasi semua, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” kata Jenderal Maruli pada Senin (9/2).

Penentuan jumlah kebutuhan personel akan diputuskan secara resmi setelah adanya arahan dari pihak koordinator misi internasional yang kemudian diteruskan melalui Mabes TNI dan Mabes AD. (dry).

Editor: Hendry Ginting