ASKARA — Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menegaskan komitmen baru dalam pembangunan berbasis agromaritim melalui Seminar Pembangunan Agromaritim yang digelar di Aula Lantai 3 Setda, Rabu (11/2). Seminar ini menghadirkan Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, yang memaparkan strategi transformasi ekonomi daerah menuju kesejahteraan berkelanjutan.  

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, daerah pesisir tidak boleh terus bergantung pada ekspor komoditas mentah dan tenaga kerja berupah rendah.  

“Dari dominasi eksploitasi sumber daya alam dan ekspor komoditas sektor primer serta buruh murah, beralih ke dominasi sektor manufaktur dan jasa yang produktif, berdaya saing, inklusif, menyejahterakan, dan berkelanjutan,” ujar Rektor Universitas UMMI Bogor dengan tema "Pembangunan Agro-maritim Berkelanjutan Untuk
peningkatan Daya Saing, Pertumbuhan ekonomi, Kedaulatan Pangan, Dan Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Aceh Jaya".

Prof. Rokhmin mencontohkan peningkatan nilai tambah produk turunan kelapa sawit. Crude palm oil (CPO) hanya bernilai nol persen, sementara fatty acids bisa mencapai 300 persen. Pendekatan serupa, katanya, dapat diterapkan pada komoditas perikanan dan pertanian di wilayah pesisir.  

Target pembangunan ekonomi Aceh Jaya adalah pertumbuhan di atas 7 persen per tahun, dengan penciptaan lapangan kerja produktif bagi penduduk usia 15–64 tahun. Pendapatan layak bahkan ditargetkan melebihi Rp15 juta per bulan.  

Data nasional menunjukkan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi, dengan 65,5 juta unit usaha menyumbang 61 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, akses kredit baru sekitar 18,5 persen dari total pembiayaan perbankan.  

Karena itu, Prof. Rokhmin menekankan pentingnya penguatan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari strategi transformasi, seiring pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis agromaritim. “Penguatan dan pengembangan koperasi serta UMKM harus dilakukan secara terarah,” tegasnya.  

Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini menegaskan PEMBANGUNAN agromaritim yang efektif harus dirancang dalam satu sistem terpadu dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri tidak lagi memadai untuk meningkatkan daya saing wilayah pesisir.  

Ia memaparkan sistem perikanan tangkap yang mencakup pengendalian pencemaran, restorasi ekosistem, penyediaan sarana produksi, penangkapan terukur, serta pengelolaan pascapanen.  

“Produksi nasional ditargetkan mencapai 8,2 juta ton dengan indeks konsumsi ikan sebesar 60 kilogram per kapita per tahun. Nilai ekspor perikanan saat ini sekitar 12,5 miliar dolar AS,” ujarnya.  

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini juga menekankan pentingnya pelabuhan perikanan berkelas dunia yang terhubung dengan kawasan industri terpadu, didukung armada transportasi berpendingin agar hasil tangkapan dapat dipasarkan kapan pun dengan harga yang menguntungkan nelayan.  

Selain itu, ia mengusulkan penerapan sistem lelang daring dan dashboard pemantauan nelayan untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi. Perlindungan sosial, menurutnya, harus diperkuat melalui penyediaan mata pencaharian alternatif ketika nelayan tidak dapat melaut akibat cuaca buruk.  

“Penyediaan mata pencaharian alternatif saat nelayan tidak dapat melaut harus menjadi perhatian,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004 tersebut.  

Dengan integrasi dari tahap produksi hingga pemasaran, Prof. Rokhmin meyakini sistem ekonomi pesisir akan lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.  

Arah Baru Pembangunan Agromaritim: 

Dalam forum tersebut, Prof. Rokhmin menekankan bahwa kekuatan Aceh Jaya terletak pada sektor pertanian, kelautan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Dengan garis pantai sepanjang 221,95 kilometer dan 34 pulau, Aceh Jaya memiliki fondasi kuat untuk mengembangkan ekonomi biru (blue economy) yang ramah lingkungan sekaligus bernilai tambah tinggi.  

“Transformasi ekonomi harus bergerak dari berbasis bahan mentah menuju inovasi dan industri hilir. Tanpa hilirisasi, kita akan terus berada pada ekonomi berpendapatan rendah,” tegas Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan.

Data 2024 menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 33,04 persen terhadap PDRB Aceh Jaya yang mencapai Rp3,6 triliun. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 3,83 persen, relatif stabil dalam tiga tahun terakhir. Produksi padi melonjak menjadi 94.739 ton, sementara kelapa sawit tetap menjadi komoditas perkebunan unggulan dengan produksi 130.982 ton.  

Di sektor perikanan tangkap, potensi wilayah perairan yang masuk WPP 572 mencapai 1,22 juta ton per tahun. Namun tingkat pemanfaatannya baru sekitar 26 persen, membuka ruang besar bagi peningkatan produksi dan investasi. Sementara itu, potensi budidaya perikanan seluas 7.176 hektare baru dimanfaatkan 1,65 persen hingga 2024.  

Selain potensi sumber daya alam, Prof Rokhmin juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saat ini, lebih dari 54 persen tenaga kerja Aceh Jaya berpendidikan maksimal SMP. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam mendorong produktivitas dan inovasi. Tingkat kemiskinan Aceh Jaya pada 2025 tercatat 10,37 persen, lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Aceh. Namun mayoritas pekerja masih berada di sektor informal, mencapai 63,73 persen.  

Untuk itu, pemerintah daerah didorong memperkuat industrialisasi berbasis komoditas lokal guna memperluas lapangan kerja formal. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media juga ditekankan sebagai kunci keberhasilan.  

Reformasi Regulasi Kunci Ekonomi Biru Indonesia

Potensi kelautan Indonesia yang besar belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja ekonomi nasional. Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Samudra,
Universitas Bremen, Jerman itu, menyebut persoalan utama terletak pada tata kelola, infrastruktur, serta kebijakan yang belum berjalan optimal.  

Ia menyampaikan estimasi nilai ekonomi 11 sektor ekonomi biru Indonesia mencapai 1.348 miliar dolar AS per tahun. Namun, kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 masih sekitar 7,6 persen. “Sementara negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil mencatat kontribusi di atas 30 persen,” ujarnya.  

Prof. Rokhmin menilai perizinan yang berbelit serta lemahnya kepastian hukum menghambat investasi. Karena itu, ia mendorong reformasi regulasi agar lebih sederhana dan memberikan kepastian. “Perizinan perlu dipermudah, dipercepat, lebih terjangkau, serta memiliki kepastian hukum,” tegasnya.  

Pada sektor perikanan tangkap, Rokhmin mengusulkan penerapan sistem penangkapan terukur dengan batas tangkap tidak melampaui Maximum Sustainable Yield (MSY). Ia juga mendorong peningkatan pendapatan anak buah kapal di atas 480 dolar AS per orang per bulan.  

Agenda pembenahan lainnya mencakup pengendalian pencemaran, pemulihan ekosistem, serta pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal. “Pembenahan tata kelola akan meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan produksi,” ujarnya..  

Magnet Baru Investasi Berbasis Agroindustri dan Ekowisata

Kabupaten Aceh Jaya kian meneguhkan diri sebagai salah satu destinasi investasi potensial di Tanah Air. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Rokhmin Dahuri dalam pemaparannya mengenai keunggulan daerah tersebut. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, Aceh Jaya menawarkan fondasi kokoh yang ditopang oleh sektor kelautan dan perikanan, pertanian dan perkebunan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), pariwisata, perdagangan, serta jasa pemerintahan.  

Salah satu daya tarik utama adalah komoditas perkebunan yang besar dan mapan. Kelapa sawit menjadi primadona dengan produksi mencapai 130.982 ton pada tahun 2024, disertai komoditas lain seperti kopi, nilam, kelapa, dan karet. Ketersediaan lahan perkebunan yang luas serta basis produksi rakyat yang kuat membuka peluang ekspansi dan pengembangan klaster agroindustri.  

Prof. Rokhmin menekankan bahwa peluang hilirisasi terbuka lebar. Produk turunan sawit (CPO), olahan kopi, minyak atsiri nilam, hingga produk berbasis kelapa dapat dikembangkan untuk mendorong nilai tambah sekaligus memperluas serapan tenaga kerja. “Aceh Jaya memiliki semua prasyarat untuk menjadi pusat agroindustri modern yang berdaya saing global,” ujarnya.  

Selain sektor perkebunan, potensi ekowisata dan wisata bahari juga menjadi magnet investasi. Lanskap pesisir dan alam Aceh Jaya menawarkan peluang pengembangan wisata berbasis konservasi dengan dukungan amenitas yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah pun telah mengarahkan kebijakan pembangunan untuk memperkuat infrastruktur penunjang produksi sekaligus menekan angka kemiskinan, menciptakan iklim investasi yang lebih stabil.  

Dari sisi tata ruang, Rencana Struktur Ruang Aceh Jaya 2024–2044 menunjukkan dominasi kawasan hutan. Hutan Lindung seluas 167.676,38 ha (66,59%) menjadi benteng ekologis, disusul Hutan Produksi Terbatas 70.078,99 ha (27,83%) dan Hutan Produksi Tetap 14.084,30 ha (5,59%). Pada kawasan budidaya, perkebunan mendapat alokasi terbesar yakni 64.872,12 ha, diikuti hortikultura 26.804,68 ha dan tanaman pangan 20.239,82 ha.  

Total rencana pola ruang mencapai 387.222,94 ha, dengan dukungan ruang strategis lain seperti perlindungan setempat 5.772,93 ha, permukiman perdesaan 6.145,12 ha, pengembangan pariwisata 533,21 ha, serta perikanan budidaya 1.282,74 ha. Data ini menegaskan fokus pembangunan ekonomi berbasis agro sekaligus menjaga keseimbangan ekologis.  

"Dengan kombinasi kekuatan sektor perkebunan, peluang hilirisasi, potensi wisata bahari, serta kebijakan pembangunan yang pro-investasi, Aceh Jaya dipandang sebagai “magnet baru investasi” yang siap menarik perhatian investor nasional maupun internasional," ujar Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se-Indonesia).