ASKARA-Pemerintah Jepang akan mengibahkan kapal patroli baru kepada TNI.

Terkait hibah tersebut, Komisi I DPR menyetujui i TNI menerima hibah kapal patroli dari Pemerintah Jepang dengan nilai sekitar 1,9 miliar yen atau setara lebih dari Rp 200 miliar.

Persetujuan itu diberikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI yang digelar secara tertutup pada Selasa (10/2/2026).

Usai rapat, kepada wartawan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa seluruh mekanisme persetujuan hibah telah dipenuhi dan disepakati oleh semua fraksi di DPR.

“Dari semua mekanisme, sudah terpenuhi dan semua fraksi setuju. Ya kalau bahasa sederhana, sederhananya kalau kita dibantu kita senang,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, setelah pihaknya menyetujuinya maka mekanisme selanjutnya adalah di Paripurna. Nah, setelah itu baru barang biasanya menggelinding ke sini dan bisa digunakan.

Utut juga menegaskan DPR RI tetap memberi perhatian agar hibah tersebut tidak bersifat mengikat atau berdampak pada upaya negara asing untuk mendikte kebijakan Indonesia.

“Perlu digarisbawahi jangan sampai bantuan ini mendikte. Jepang adalah sahabat lama kita,” jelas Utut.

Dia melanjutkan pengaturan teknis penggunaan kapal akan menjadi kewenangan kementerian terkait, dan kemungkinan besar akan dialokasikan ke TNI Angkatan Laut.

“Nanti tentu Kementerian yang mengatur, biasanya kalau kapal ya ke Angkatan Laut. Kurang lebih seperti itu dari saya,” ujar Utut.

Sedangkan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menjelaskan, hibah kapal tersebut adalah bagian dari program Official Security Assistance (OSA) Pemerintah Jepang.

Sebelumnya, pada tahun lalu, Indonesia juga telah menerima hibah dua kapal dari Jepang dengan nilai sekitar 1 miliar yen.

Menurut Donny, hibah kapal patroli itu sangat penting bagi Indonesia, mengingat luasnya wilayah perairan nasional serta berbagai potensi kerawanan yang ada. Adapun dari sisi operasional, kapal hibah tersebut memiliki kemampuan manuver yang baik dan sesuai dengan karakter perairan Indonesia.

Dia juga menegaskan bahwa dari aspek ekonomi, hibah ini tidak membebani anggaran negara karena tidak menggunakan dana APBN. Selain itu, hibah kapal patroli dari Jepang dinilai akan memperkuat hubungan kerja sama bilateral kedua negara, khususnya di bidang pertahanan.(dry)