Menurutnya, kericuhan terjadi karena jumlah masyarakat yang dicoret dari program tersebut meningkat tajam sejak Februari 2026.

"Terjadi lonjakan tajam jumlah masyarakat yang dicoret dari program PBI," kata Purbaya dalam rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin ( 9/2/ 2026)

Pihaknya menjelaskan berdasarkan analisis Kementerian Keuangan, penghapusan dan penggantian data penerima PBI-JKN pada bulan itu mencapai sekitar 11 juta orang, atau hampir 10 persen dari total penerima yang berjumlah sekitar 96,8 juta jiwa.

Sementara, jumlah penghapusan data bulanan berada di bawah kisaran satu juta orang.

“Nah, kalau kita lihat tabel yang juga dipakai oleh Menteri Sosial, jumlah penghapusan dan penggantian PBI-JKN di Februari 2026 mencapai 11 juta orang. Itu hampir 10 persen dari total 98 juta. Sebelumnya di bawah satu juta,” jelas Purbaya.

Pihaknya juga menjelaskan meningkatnya loll jumlah penerima yang dinonaktifkan justru menimbulkan efek kejut di masyarakat. Pasalnya, menurut Purbaya, banyak peserta tidak menyadari bahwa mereka sudah tidak lagi terdaftar dalam program PBI-JKN.

Atas kericuhan tersebut, ke depan, pihaknya menyarankan agar proses penyesuaian data penerima PBI-JKN perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak serupa. Penonaktifan peserta sebaiknya disebar selama beberapa bulan untuk mengurangi dampak sosial.

“Kalau ada angka drastis seperti ini, harus di-smoothing, di-average 3-5 bulan, agar tidak menimbulkan kejutan,” tandas Purbaya.

Pihaknya juga menegaskan selama ini program PBI-JKN berjalan efektif tanpa keributan dan berharap masyarakat memahami bahwa alokasi dana untuk program ini tetap sama setiap tahunnya.