ASKARA - Insiden kericuhan yang terjadi di luar arena pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) berbuntut panjang. Panitia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar gangguan ketertiban, tetapi juga berpotensi menjadi upaya pihak tertentu untuk merusak citra Partai Golkar.

Atas dasar itu, Panitia Musda XI Partai Golkar Sumut melalui tim pengamanan Musda yang melibatkan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Sumut, melaporkan kejadian tersebut secara resmi ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

Laporan tersebut telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut dan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/211/II/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 5 Februari 2026.

Sekretaris PD AMPG Sumut, Gandhy Panigoro, mengatakan pelaporan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kader dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta marwah organisasi, terutama dalam momentum konsolidasi penting seperti Musda.

Menurut Gandhy, langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk memperuncing situasi. Sebaliknya, laporan itu diambil agar dinamika yang terjadi di luar forum resmi dapat diproses sesuai aturan hukum, sekaligus mencegah berkembangnya narasi yang berpotensi merugikan Partai Golkar.

“Musda XI Golkar Sumut sendiri berjalan baik, tertib, dan lancar. Seluruh rangkaian sidang berlangsung sesuai mekanisme organisasi dan tidak terganggu oleh insiden di luar arena,” kata Gandhy, dalam keterangan yang diterima, Jumat (6/2).

Dalam Musda XI tersebut, forum secara sah menetapkan Andar Amin Harahap sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara periode 2025–2030.

“Forum Musda berjalan normal dan demokratis. Kepemimpinan baru telah terpilih secara sah, dan inilah yang seharusnya menjadi fokus utama seluruh kader,” ujarnya.

Gandhy menambahkan, pemisahan yang tegas antara jalannya Musda dan insiden di luar arena penting dilakukan agar soliditas internal tetap terjaga, sehingga Partai Golkar bisa melangkah ke depan dengan semangat persatuan.

PD AMPG Sumut berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif, demi memastikan agenda partai berikutnya dapat berlangsung aman, tertib, dan bermartabat.