ASKARA-Bencana banjir dan bencana hidrometeorologi yang kerap melanda Indonesia dinilai bukan semata-mata faktor alam. Carut-marut tata ruang dan pengabaian kaidah lingkungan menjadi pemicu utama air hujan berubah menjadi petaka.

Demikian dikatakan snggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sujatmiko dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Atasi Bencana” di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (5/2/2026).

Sujatmiko menyayangkan pola pikir masyarakat dan pemangku kebijakan yang sering kali menyalahkan intensitas hujan ketika bencana terjadi.

Padahal, menurutnya hujan sesungguhnya fenomena alam yang membawa manfaat besar jika dikelola dengan ilmu yang tepat..

"Hujan itu seharusnya kita syukuri. Tetapi karena kita kurang memahami dan kurang memperhatikan perubahan alam, air yang turun dari langit justru menimbulkan banjir,” kata Sujatmiko..

Pihaknya pada kesempatan itu menjelaskan, pengelolaan air hujan idealnya menggunakan dua pendekatan krusial yang saat ini masih pincang dalam implementasinya yakni manajemen Permukaan: Air ditampung di waduk atau bendungan untuk cadangan air minum dan pertanian saat kemarau..

Selain itu Infiltrasi Tanah: Air harus dikembalikan ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah. Menurutnya, poin kedua sering kali diabaikan dalam pembangunan modern. Akibatnya, air tidak terserap dan langsung meluap ke pemukiman..

Lebih jauh, pihaknya menyoroti pembangunan infrastruktur yang sering kali menabrak zona merah. Ia mengingatkan bahwa alam memiliki batas toleransi yang tidak bisa dipaksakan untuk bangunan beton..

\'Kalau tidak ingin terjadi longsor dan banjir, jangan merusak alam yang sudah diperuntukkan untuk menampung air. Jangan juga membangun rumah di kawasan rawan longsor,” tegasnya..

Sujatmiko juga mengingatkan pentingnya menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS). Pelanggaran fungsi DAS yang diubah menjadi kawasan komersial atau hunian disebutnya sebagai pemicu banjir meluas ke wilayah yang sebelumnya aman..

Sebagai solusi jangka panjang, politisi PKB ini mendesak pemerintah dan pengembang untuk patuh pada proporsi ruang terbuka hijau (RTH)..

"Harus dijaga proporsi minimal 40 persen untuk hijau, dan 60 persen sisanya baru untuk pembangunan,” ujarnya. .

Pihaknya berharap pemerintah lebih serius menggunakan data dari BMKG mengenai siklus cuaca 5 hingga 100 tahunan sebagai acuan utama dalam menata kota, guna menekan risiko bencana secara berkelanjutan.(dry) .