ASKARA - Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian terus memantik polemik di ruang publik. Sikap tersebut memunculkan dua tafsir yang saling bertolak belakang, antara kekhawatiran krisis loyalitas aparat dan pembacaan sebagai manuver politik yang terkelola.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menjadi salah satu pihak yang bereaksi keras. Ia menyoroti penggunaan frasa "berjuang sampai titik darah penghabisan" yang disampaikan Kapolri dalam rapat dengan Komisi III DPR RI. Menurut Gatot, ungkapan tersebut tidak lazim diucapkan pejabat negara dan berpotensi ditafsirkan sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas presiden.

Gatot menegaskan bahwa TNI berdiri di belakang Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi. Penegasan itu dipandang sebagai pengingat bahwa loyalitas aparat bersenjata harus berada dalam satu garis komando konstitusional dan tidak boleh terbelah oleh kepentingan institusional maupun tafsir politik.

Pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Edy Mulyadi. Ia menilai narasi pembangkangan terlalu sederhana untuk membaca dinamika yang terjadi. Menurut Edy, kecil kemungkinan seorang Kapolri berani melontarkan pernyataan keras tanpa sepengetahuan presiden.

"Tidak mungkin seorang Kapolri berani bicara sejauh itu tanpa sepengetahuan presiden. Dalam sistem kekuasaan yang terpusat seperti sekarang, pembangkangan terbuka hampir mustahil terjadi. Jadi, saya melihat ini bukan konflik, melainkan bagian dari skenario politik yang sudah dihitung," ujar Edy Mulyadi melalui kanal YouTube pribadinya, Minggu (31/1).

Edy mengaitkan polemik tersebut dengan pengalaman politik Presiden Prabowo, terutama dalam kontestasi kekuasaan sebelumnya. Dari sudut pandang ini, penolakan Kapolri justru dibaca sebagai upaya mempertahankan posisi Polri langsung di bawah presiden, sekaligus menjaga kendali atas instrumen keamanan dalam negeri.

Respons DPR turut memperkuat tafsir tersebut. Tepuk tangan sejumlah anggota Komisi III serta kesimpulan rapat yang mempertahankan Polri berada langsung di bawah presiden dinilai sebagai bentuk legitimasi politik. Dalam konteks ini, isu kemarahan presiden yang beredar di ruang tertutup dipandang sebagai bagian dari komunikasi politik, bukan konflik nyata.

Polemik ini pada akhirnya memperlihatkan pertarungan tafsir tentang cara negara bekerja. Apakah Indonesia sedang menghadapi potensi krisis loyalitas aparat seperti yang dikhawatirkan Gatot Nurmantyo, atau justru menyaksikan manuver kekuasaan yang tertata rapi sebagaimana dibaca Edy Mulyadi, masih menjadi perdebatan terbuka di ruang publik.