ASKARA - Indonesia kembali diguncang oleh drama ekologis yang menggelegar! Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, melontarkan pernyataan yang menyayat nurani bangsa. Ia menegaskan bahwa banjir bandang dahsyat yang meluluhlantakkan tiga provinsi di Sumatera pada akhir 2025 bukanlah sekadar fenomena alam biasa. 

“Ini bukan hujan deras semata, melainkan buah pahit dari kerakusan manusia yang menggunduli hutan tanpa aturan!” seru Prof. Rokhmin Dahuri, dikutip TVP via WAG Dulur Rokhmin, Rabu (28/1).

Data yang ia paparkan membuat publik terhenyak: hutan primer di Jawa kini hanya tersisa 17%, sementara di Sumatera tinggal 25%. Angka yang jauh dari amanat UU No. 27 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, yang mewajibkan minimal 30% kawasan hutan di setiap daerah aliran sungai atau pulau. 

“Inilah alarm keras bagi bangsa! Jika kita terus menutup mata, maka bencana akan menjadi warisan kelam bagi generasi mendatang,” tegasnya, dikutip dari TVP melalui WAG Dulur Rokhmin, Rabu (28/1).

Tak berhenti di situ, Rektor Universitas UMMI Bogor ini menyorot tajam UU Cipta Kerja yang menurutnya justru melonggarkan perizinan dan melemahkan instrumen pengendalian lingkungan seperti AMDAL. Regulasi ini, katanya, membuka jalan tol bagi eksploitasi tanpa kendali, memperparah risiko bencana ekologis yang kini menghantui rakyat. 

“UU Cipta Kerja bukan solusi, melainkan celah yang mengundang malapetaka,” ujarnya.

Sebagai Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan mendorong revisi UU Kehutanan. Targetnya jelas: memperketat perlindungan hutan lindung, menertibkan alih fungsi hutan produksi, dan menutup celah kebijakan yang selama ini menjadi pintu masuk konversi lahan. 

“Jangan biarkan konversi lahan menjadi bom waktu yang terus menghantui rakyat!” tegasnya, mengingatkan bangsa dengan suara yang bergema bak sirene darurat.

Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan ini sontak menjadi sorotan publik. Nada bombastisnya seakan menyalakan alarm nasional, mengingatkan bahwa bencana bukanlah takdir semata, melainkan konsekuensi dari kebijakan yang abai terhadap kelestarian alam. 

Dengan gaya retoris yang menggelegar, ia menutup pesannya: “Jika hutan terus digadaikan, maka banjir dan longsor akan menjadi kutukan abadi bangsa ini. Saatnya kita bertindak, bukan sekadar berpidato!” ucap Menteri Kelautan dan Perikanan 2002-2004.