ASKARA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka evaluasi menyeluruh anggaran program Makan Bergizi Gratis 2026 senilai Rp335 triliun yang diproyeksikan hanya terserap sekitar Rp200 triliun. Evaluasi dirancang untuk memastikan setiap rupiah berdampak bagi penerima manfaatnya dan menghindari pemborosan anggaran publik. Pembahasan ini juga memicu diskusi tentang efisiensi penggunaan anggaran sosial di tengah kebutuhan fiskal negara yang terbatas.

Evaluasi Anggaran MBG Ditengah Tantangan Efisiensi Fiskal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mengevaluasi anggaran program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2026 senilai Rp335 triliun secara menyeluruh mulai pekan depan untuk memastikan dana tersebut terserap secara optimal dan tidak ada pemborosan. Evaluasi ini mencakup penelusuran pos pos belanja yang dinilai kurang relevan dengan tujuan utama program pemberian makanan bergizi bagi masyarakat sasaran. 

Purbaya menegaskan bahwa evaluasi tersebut bukan upaya mematahkan program tetapi untuk memperkuat efektivitasnya. Dalam wawancara, ia menyebut proyeksi penyerapan anggaran bisa berada sekitar Rp200 triliun berdasarkan pengalaman penyerapan tahun lalu. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya penggunaan anggaran secara efisien di tengah tekanan fiskal yang meningkat. 

Sebagai contoh temuan evaluasi awal, Purbaya menyebut adanya alokasi untuk pembelian kendaraan operasional yang belum terdistribusi secara maksimal pada pelaksanaan sebelumnya. Temuan semacam ini mendasari keputusan untuk menelusuri alokasi anggaran per pos agar tidak terjadi pemborosan dan semua dana benar benar mendukung tujuan program. 

Data Realisasi dan Serapan Anggaran MBG
Berdasarkan data sementara Kementerian Keuangan, hingga akhir Desember 2025 anggaran program MBG menyerap sekitar Rp51,5 triliun dari pagu Rp71 triliun pada APBN 2025 atau sekitar 72,5 persen. Angka ini menjadi salah satu acuan mengapa pemerintah perlu mengevaluasi alokasi anggaran untuk tahun anggaran berikutnya. 

Nilai manfaat langsung kepada masyarakat juga telah dilaporkan mencapai sekitar Rp43,3 triliun, digunakan untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui serta tenaga pendidik di 38 provinsi. Namun, kesenjangan antara pagu anggaran besar dan realisasi serta jumlah penerima manfaat menjadi sorotan dalam evaluasi ini. 

Program MBG dilaksanakan oleh lebih dari 19.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan melibatkan hampir 800 ribu tenaga kerja. Data data ini memberikan gambaran bahwa selain dampak sosial program juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi masyarakat lokal, meskipun tantangan efisiensi tetap ada. 

Rencana Anggaran 2026 dan Cadangan Dana
Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program MBG pada tahun anggaran 2026. Dari total tersebut, sekitar Rp268 triliun akan disalurkan melalui kementerian dan lembaga termasuk Badan Gizi Nasional sementara sisanya sekitar Rp67 triliun dicadangkan sebagai cadangan anggaran. Skenario ini menunjukkan bahwa pemerintah masih berkomitmen menjalankan MBG namun dengan pengawasan ketat terhadap realisasi dan manfaatnya. 

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada September 2025 Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan sebagian besar anggaran difokuskan pada pemenuhan gizi nasional sedangkan sebagian kecil untuk dukungan manajemen. Pernyataan ini menunjukkan upaya pemerintah mengatur proporsi alokasi anggaran sesuai prioritas program. 

Analisis Tantangan Kebijakan dan Efektivitas Anggaran
Evaluasi anggaran MBG oleh Menkeu menunjukkan ketegangan antara visi sosial program dan kebutuhan disiplin fiskal publik. Ketika pagu anggaran sangat besar namun realisasi penyerapannya lebih rendah, pertanyaan tentang efektivitas penggunaan dana publik menjadi relevan. Ke depan pemerintah dituntut memperbaiki perencanaan unit biaya, sistem pelaporan dan pengawasan untuk memastikan dana mendukung peningkatan gizi masyarakat secara terukur. 

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah efektivitas pencapaian sasaran program. Dengan target penerima manfaat yang sangat besar untuk kelompok rentan seperti anak anak, balita dan ibu hamil, evaluasi perlu memasukkan aspek ketepatan sasaran dan dampak jangka panjang pada kesehatan dan pendidikan generasi penerus. Efisiensi anggaran seharusnya tidak mengorbankan dampak sosial utama yang menjadi tujuan program MBG. 

Rekomendasi Kebijakan
Untuk memperkuat implementasi MBG, pemerintah perlu memperkuat sistem evaluasi serta mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data real time agar biaya yang terserap benar benar efisien dan berdampak positif. Pemerintah juga perlu memastikan sinergi antara tujuan sosial program MBG dengan amanat belanja publik secara optimal di sektor sektor prioritas lain seperti pendidikan dan kesehatan. 

Selanjutnya dialog kebijakan dengan DPR, akademisi dan kelompok masyarakat perlu diperluas agar evaluasi anggaran tidak hanya mencerminkan efisiensi anggaran tetapi juga keberlanjutan dampak sosial terhadap warga negara terutama kelompok paling rentan. Pendekatan kolaboratif ini bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan anggaran besar seperti MBG. 

Kesimpulan
Evaluasi anggaran MBG yang digagas Menteri Keuangan merupakan respons pemerintah terhadap kebutuhan efisiensi fiskal tanpa mengabaikan tujuan sosial program. Tantangan terletak pada bagaimana memastikan alokasi anggaran yang besar dapat terealisasi secara efektif dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang membutuhkan sambil tetap menjaga disiplin anggaran negara. Komitmen pemerintahan terhadap kedua hal ini akan menjadi ujian penting dalam pengelolaan kebijakan anggaran sosial di masa depan. (Dwi Taufan Hidayat)