ASKARA — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. H. Rokhmin Dahuri, mengingatkan bahwa masa depan Indonesia bergantung pada kesadaran kolektif menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Webinar Nasional bertajuk “Ekolinguistik: Bahasa, Lingkungan, dan Kesadaran Ekologis dalam Wacana Publik” yang digelar Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) Press bersama Kampung Inggris Purbalingga (KEEP), Sabtu (17/1/2026), 

Ia menegaskan bahwa dunia, termasuk Indonesia, kini dikepung fenomena triple ecological crises atau krisis ekologi rangkap tiga: polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global.  

Dunia Hadapi Krisis Ekologi Global

Pakar kelautan dan pembangunan berkelanjutan, menyampaikan peringatan keras mengenai kondisi ekologi dunia yang semakin memburuk. Dalam forum ilmiah terbaru, ia mengutip sejumlah laporan internasional yang menunjukkan betapa seriusnya krisis lingkungan yang sedang dihadapi umat manusia.  

Hutan Primer Hilang 6,7 Juta Hektare
Data dari World Resources Institute (WRI) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, dunia kehilangan sekitar 6,7 juta hektare hutan primer. Kebakaran hutan disebut sebagai faktor utama penyebab kerusakan tersebut. Kehilangan hutan primer bukan hanya mengurangi kapasitas bumi menyerap karbon, tetapi juga mengancam habitat satwa liar dan keseimbangan ekosistem global.  

Menurut catatan NOAA (2025), suhu rata-rata bumi telah meningkat hingga 1,47 derajat Celsius di atas era pra-industri. Lonjakan suhu ini memicu gelombang panas ekstrem, kekeringan, dan banjir di berbagai belahan dunia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan saat ini.  

Populasi Satwa Liar Turun 73 Persen

Laporan Living Planet Report 2024 mengungkapkan bahwa populasi rata-rata satwa liar global telah menurun drastis sebesar 73 persen sejak 1970. Penurunan ini mencerminkan krisis keanekaragaman hayati yang sangat serius. Hilangnya spesies bukan hanya tragedi ekologis, tetapi juga mengganggu rantai makanan, keseimbangan ekosistem, dan ketahanan pangan manusia.  

Lahan Basah Dunia Hilang 22 Persen

Data dari Convention on Wetlands mencatat bahwa sejak 1970, dunia telah kehilangan sekitar 22 persen lahan basah, setara dengan 441 juta hektare. Penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan dan polusi. Lahan basah berperan penting sebagai penyaring alami, penyimpan air, dan habitat keanekaragaman hayati. Kehilangan ekosistem ini diperkirakan dapat menimbulkan kerugian ekonomi global hingga 39 triliun dolar AS pada 2050.  

Rektor Universitas UMMI Bogor ini menegaskan bahwa data-data tersebut menunjukkan dunia sedang menghadapi triple ecological crises: pencemaran, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global. Jika tidak ada langkah serius dan terkoordinasi, umat manusia akan menghadapi konsekuensi sosial-ekonomi yang jauh lebih berat.  

“Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah harus mengambil peran aktif dalam mengatasi krisis ini. Kita tidak bisa hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan keberlanjutan ekologi demi masa depan bangsa dan dunia,” tegasnya.  

Antisipasi Dinamika Global 

Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan bahwa Indonesia berada dalam pusaran dinamika global yang semakin kompleks. Dalam paparannya, ia menguraikan empat kondisi utama yang berimplikasi langsung terhadap masa depan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.  

Kondisi Dinamika Global
1. Ketegangan geopolitik yang semakin meruncing, seperti Perang Rusia vs
Ukraina, Genosida Israel terhadap Bangsa Palestina, dan Perang Israel vs Iran.
2. Perang dagang global (pengenaan peningkatan tarif barang yang masuk ke AS oleh pemerintahan Presiden Trump).
3. Triple ecological crises: pollution, biodiversity loss, dan Global Warming beserta segenap dampak negatifnya.
4. Disrupsi teknologi Industry 4.0, khususnya AI dan robotics.

Implikasi bagi Indonesia

Prof. Rokhmin menegaskan, jika pemerintah Indonesia tidak mampu mengantisipasi dampak dari keempat dinamika global tersebut secara tepat dan benar, maka konsekuensinya sangat serius:  
- Investasi asing, perdagangan, dan ekspor akan menurun.  
- Industri manufaktur gulung tikar, produksi pangan menurun, dan pertumbuhan ekonomi terhambat.  
- Pengangguran dan kemiskinan meningkat, memperburuk ketimpangan sosial.  

Untuk menghadapi tantangan ini, Prof. Rokhmin menawarkan solusi strategis:  
- Meningkatkan daya saing nasional melalui inovasi, teknologi, dan kualitas SDM.  
- Mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 7% per tahun, dengan syarat:  
  - Berkualitas: menyerap banyak tenaga kerja.  
  - Inklusif: mensejahterakan seluruh rakyat secara adil.  
  - Ramah lingkungan: tidak melampaui daya dukung ekosistem.  
  - Berkelanjutan: manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi.  

Indonesia harus berani mengambil langkah antisipatif, memperkuat daya saing, dan memastikan pembangunan berjalan berkualitas, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Hanya dengan strategi tersebut, cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat benar-benar terwujud.  

"Peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (> 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak NAKER), inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat secara adil), ramah lingkungan,
dan berkelanjutan (sustainable)," jelasnya.

Prof. Rokhmin menyampaikan pandangan kritis bahwa Indonesia saat ini berada di sebuah persimpangan jalan. Pilihan arah pembangunan yang diambil akan menentukan apakah bangsa ini mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 atau justru terjebak dalam krisis ekologis yang semakin dalam.  

Dua Sisi yang Bertolak Belakang

Prof. Rokhmin menegaskan bahwa di satu sisi, Indonesia masih membutuhkan laju pembangunan ekonomi yang lebih intensif. Hal ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan jasa lingkungan (JASLING) untuk:  
- Mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi.  
- Menurunkan angka stunting yang menghambat kualitas generasi muda.  
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing di era global.  
- Mendorong kesejahteraan rakyat secara merata.  
- Mewujudkan visi Indonesia Emas 2045: negara maju, adil, makmur, dan berdaulat.  

Namun, di sisi lain, intensifikasi pembangunan ini membawa konsekuensi serius. Indonesia tengah menghadapi:  
- Pencemaran lingkungan di darat, laut, dan udara.  
- Overfishing yang mengancam keberlanjutan sektor perikanan.  
- Deforestasi yang menggerus hutan tropis, paru-paru dunia.  
- Degradasi ekosistem alam yang melemahkan daya dukung lingkungan.  
- Kehilangan biodiversitas yang mengancam keseimbangan ekologi.  
- Dampak nyata dari perubahan iklim global, seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem.  

"Situasi ini membuat Indonesia seakan harus menekan laju pemanfaatan SDA dan JASLING demi menjaga keberlanjutan ekosistem," tegas Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia).

Prof. Rokhmin menekankan bahwa dilema ini bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara berkembang lain. Namun, Indonesia memiliki posisi unik: kekayaan alam yang melimpah sekaligus kerentanan tinggi terhadap krisis iklim.  

“Jika kita hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, maka cita-cita Indonesia Emas bisa berubah menjadi mimpi buruk,” ujarnya dalam forum tersebut.  

Sebaliknya, jika Indonesia terlalu menekan pemanfaatan SDA, maka risiko stagnasi ekonomi dan keterbelakangan sosial akan semakin besar.  

Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Prof. Rokhmin, solusi terbaik adalah pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Strategi ini mencakup:  
- Pemanfaatan SDA secara bijak dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan.  
- Investasi besar dalam teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan.  
- Penguatan regulasi untuk mencegah pencemaran dan deforestasi.  
- Pemberdayaan masyarakat lokal agar menjadi pelaku utama pembangunan.  
- Kolaborasi lintas sektor: pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Selanjutnya, Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan, Universitas Bremen, Jerman itu  menyampaikan gagasan besar mengenai arah pembangunan ekonomi Indonesia dan dunia. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak bisa dilepaskan dari ekologi, sebab kesejahteraan manusia bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam. 

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin menguraikan tiga paradigma utama pembangunan ekonomi yang mencerminkan perdebatan panjang antara kepentingan lingkungan dan dorongan pertumbuhan ekonomi.  

Paradigma Pertama: Deep Environmentalist

Paradigma ini lahir dari pandangan bahwa bumi sudah terlalu terbebani oleh eksploitasi manusia. Oleh karena itu, kelompok deep environmentalist menekankan:  
- Zero economic growth: Tidak ada dorongan pertumbuhan ekonomi baru, demi menjaga keseimbangan ekosistem.  
- No-take zones: Area tertentu harus benar-benar steril dari aktivitas manusia, seperti hutan lindung atau kawasan laut konservasi.  
- Low utilization of natural resources: Pemanfaatan sumber daya alam ditekan seminimal mungkin.  
- Zero population growth: Pertumbuhan penduduk harus dikendalikan agar tidak menambah tekanan terhadap lingkungan.  

Paradigma ini dianggap radikal, namun relevan sebagai alarm keras terhadap krisis ekologis global.  

Paradigma Kedua: Pembangunan Berkelanjutan

Mengacu pada definisi klasik dari World Commission on Environment and Development (WCED, 1987), paradigma ini menekankan keseimbangan antara kebutuhan generasi kini dan generasi mendatang. Prof. Rokhmin menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus:  
- Menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh manusia secara adil.  
- Ramah lingkungan, tidak melampaui daya dukung ekosistem.  
- Berjalan secara berkesinambungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi.  

"Paradigma ini menjadi jalan tengah yang paling realistis, karena tetap membuka ruang bagi pembangunan, namun dengan batasan etis dan ekologis," kata Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.

Paradigma Ketiga: Growth Mania

Sebaliknya, paradigma ini mencerminkan wajah kapitalisme ekstrem yang masih banyak dianut oleh negara dan korporasi besar. Prinsip utamanya adalah:  
- Unlimited growth: Pertumbuhan tanpa batas dianggap sebagai tujuan utama.  
- Profit maximization: Keuntungan menjadi orientasi tunggal.  
- Selfish orientation: Kepentingan individu atau kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan bersama.  
- “Get rich dirty, cleanup later”: Kekayaan boleh diraih dengan cara apa pun, urusan lingkungan bisa diperbaiki kemudian.  
- “Not in my backyard”: Polusi boleh terjadi, asal tidak merugikan diri sendiri.  

"Paradigma ini dikritik keras karena sering melahirkan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan krisis global yang sulit dipulihkan," tegasnya.

Tantangan Global, Pilihan Nasional

Prof. Rokhmin menekankan bahwa dilema ini bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara berkembang lain. Namun, Indonesia memiliki posisi unik: kekayaan alam yang melimpah sekaligus kerentanan tinggi terhadap krisis iklim.  

“Jika kita hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, maka cita-cita Indonesi

Ekolinguistik dalam Konteks Kebijakan Publik

Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan Selatan 
Korea tersebut, menyoroti dimensi penting yang kerap terabaikan dalam kebijakan publik, yakni ekolinguistik. Menurutnya, bahasa bukan hanya sarana komunikasi, melainkan instrumen yang membentuk cara manusia berpikir, bersikap, dan memperlakukan alam.  

Apa Itu Ekolinguistik?

Ekolinguistik adalah kajian tentang hubungan antara bahasa, pikiran, dan lingkungan. Prof. Rokhmin mengutip pandangan Arran Stibbe (2015) dalam karyanya “Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live By”, yang menegaskan bahwa bahasa dapat menentukan apakah manusia akan merusak atau melindungi alam.  

Dengan kata lain, narasi yang digunakan dalam kebijakan publik memiliki dampak langsung terhadap perilaku masyarakat dalam menghadapi isu lingkungan.  

Prof. Rokhmin menekankan bahwa istilah yang dipilih pemerintah dalam kebijakan publik sangat memengaruhi keseriusan publik dalam menanggapi masalah lingkungan:  
- Kata “krisis iklim” menimbulkan rasa urgensi dan ancaman.  
- Kata “perubahan iklim” terdengar lebih netral, seakan hanya fenomena biasa.  
- Kata “cuaca ekstrem” lebih fokus pada gejala, bukan akar masalah.  

Begitu pula dengan istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan alam:  
- “Eksploitasi” mencerminkan pandangan bahwa alam adalah objek ekonomi semata.  
- “Pemanfaatan” memberi kesan pragmatis, sekadar mengambil manfaat.  
- “Pengelolaan” menunjukkan sikap lebih bertanggung jawab, melihat alam sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga.  

Bahasa Kebijakan yang Ekologis

Menurut Prof. Rokhmin, bahasa kebijakan yang ekologis harus:  
- Menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.  
- Tidak sekadar memerintah, tetapi mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan.  
- Membangun narasi yang menekankan keberlanjutan, solidaritas, dan kesadaran ekologis.  

Dengan pendekatan ekolinguistik, kebijakan publik dapat membentuk budaya baru yang lebih sadar lingkungan, berorientasi pada keberlanjutan, dan memperkuat komitmen kolektif dalam menghadapi krisis ekologis global.  

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa bahasa adalah kebijakan. Pilihan kata bukan sekadar retorika, melainkan strategi yang menentukan arah perilaku masyarakat dan citra negara di mata dunia.  

"Melalui ekolinguistik, Indonesia dapat membangun narasi kebijakan yang tidak hanya efektif secara politik, tetapi juga menginspirasi masyarakat untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama," katanya.

Gen Z dan Milenial Dorong Konsumsi Berkelanjutan

Prof. Rokhmin Dahuri mengutip laporan Deloitte (2024) yang menunjukkan  pergeseran ke pilihan yang lebih berkelanjutan, terutama melalui kebiasaan mengecek dampak lingkungan perusahaan sebelum membeli serta
upaya menekan aktivitas beremisi tinggi.

Konsumsi Berkelanjutan Jadi Tren Baru

Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa Gen Z dan Milenial kini terbiasa mengecek dampak lingkungan perusahaan sebelum membeli produk. Mereka juga berupaya menekan aktivitas beremisi tinggi, mencerminkan kesadaran ekologis yang lebih kuat dibanding generasi sebelumnya.  

Dorongan paling besar terlihat pada agenda transisi kendaraan listrik. Namun, terdapat kesenjangan nyata antara niat dan aksi:  
- 40% Gen Z dan 39% Milenial berencana membeli kendaraan listrik.  
- Yang sudah melakukannya baru sekitar 18–19%.  

Kesenjangan ini menunjukkan adanya hambatan, terutama dari sisi biaya dan infrastruktur. Kendaraan listrik masih dianggap mahal, sementara ketersediaan stasiun pengisian daya belum merata.  

Implikasi Sosial-Ekonomi

Prof. Rokhmin menekankan bahwa tren ini memiliki implikasi besar bagi kebijakan publik dan industri:  
- Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur kendaraan listrik dan memberikan insentif agar harga lebih terjangkau.  
- Industri otomotif harus beradaptasi dengan permintaan konsumen yang semakin sadar lingkungan.  
- Masyarakat akan terdorong menuju gaya hidup rendah emisi, sejalan dengan agenda global mengurangi dampak perubahan iklim.  

Ia menegaskan bahwa generasi muda Indonesia bukan hanya konsumen, tetapi juga agen perubahan. Orientasi konsumsi mereka yang berkelanjutan menjadi sinyal kuat bahwa masa depan ekonomi Indonesia akan semakin dipengaruhi oleh kesadaran ekologis.  

Namun, untuk menjembatani kesenjangan antara niat dan aksi, diperlukan kebijakan yang mendukung, inovasi teknologi, serta komitmen industri agar transisi menuju ekonomi hijau benar-benar terwujud.  

Implementasi Ekolinguistik Dalam Kebijakan Publik

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa ekolinguistik harus menjadi bagian integral dalam kebijakan publik. Menurutnya, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen strategis yang membentuk cara masyarakat memahami, merespons, dan bertindak terhadap isu lingkungan.

Prof. Rokhmin menekankan bahwa pemerintah harus memilih istilah yang menegaskan urgensi. Misalnya, penggunaan kata “krisis iklim” lebih kuat dibanding sekadar “perubahan iklim”, karena menimbulkan rasa ancaman nyata. Dengan bahasa yang tepat, publik akan terdorong untuk lebih serius menghadapi tantangan ekologis.

Bahasa kebijakan harus dibuat dekat dengan pengalaman masyarakat. Dengan begitu, isu lingkungan tidak hanya menjadi wacana elit, tetapi benar-benar mengakar di tingkat grassroot. Narasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.

"Bahasa kebijakan perlu dibuat 
dekat dengan pengalaman masyarakat, supaya isu lingkungan dapat menjadi isu 
yang mengakar di publik (grassroot)," tegasnya.

Lalu, Prof. Rokhmin juga menekankan pentingnya konsistensi komunikasi pemerintah tentang lingkungan di semua level, dari pusat hingga daerah. Inkonsistensi bahasa dan istilah dapat menimbulkan kebingungan makna, melemahkan pesan, dan mengurangi efektivitas kebijakan.  

"Komunikasi pemerintah tentang lingkungan harus konsisten di semua level, dari pusat sampai daerah, agar tidak menimbulkan kebingungan makna," sebutnya.

Implementasi ekolinguistik juga harus melibatkan bahasa lokal dan budaya setempat. Dengan pendekatan ini, kesadaran ekologis dapat dibangun sesuai konteks masyarakat. Narasi yang berakar pada budaya lokal akan lebih kuat dalam membentuk perilaku kolektif menjaga lingkungan.

"Pemerintah perlu melibatkan bahasa lokal dan budaya setempat untuk membangun kesadaran ekologis yang sesuai dengan konteks masyarakat," terangnya.

Peran Ahli Komunikasi

Prof. Rokhmin menegaskan perlunya ahli komunikasi dalam mendukung gagasan pemerintah di sektor lingkungan. Mereka berperan menyampaikan isu-isu sensitif dengan cara yang tepat, membangun kepercayaan publik, dan memastikan pesan kebijakan tidak menimbulkan resistensi.

"Pentingnya ahli komunikasi dalam mendukung gagasan gagasan pemerintah di sektor lingkungan, termasuk menyampaikan isu yang sensitif," tegasnya.

Bahasa, Ekolinguistik, dan Kesadaran Ekologis

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa bahasa, ekolinguistik, dan kesadaran ekologis merupakan tiga unsur yang saling berkesinambungan. Menurutnya, bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan medium yang membentuk cara manusia memahami alam dan menentukan arah perilaku ekologis masyarakat.  

1. Medium Pengetahuan Lingkungan

Bahasa menjadi medium utama untuk menyampaikan pengetahuan dan nilai-nilai lingkungan. Melalui bahasa, pemerintah, akademisi, dan masyarakat dapat menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga bumi. Narasi yang digunakan akan menentukan apakah publik melihat isu lingkungan sebagai ancaman serius atau sekadar fenomena biasa.  

2. Bahasa Membentuk Ekolinguistik

Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa penggunaan bahasa mencerminkan hubungan manusia dengan alam. Dari istilah yang dipakai, dapat terlihat apakah alam dipandang sebagai objek ekonomi atau sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga. Inilah inti dari ekolinguistik: bahasa memengaruhi pola pikir, budaya, dan sikap prolingkungan.  

3. Ekolinguistik Mendorong Kesadaran Ekologis

Interaksi antara bahasa dan budaya lingkungan menghasilkan kesadaran ekologis. Ketika bahasa kebijakan, media, dan pendidikan konsisten menekankan keberlanjutan, maka masyarakat akan terdorong untuk berperilaku lebih ramah lingkungan. Kesadaran ini kemudian berkembang menjadi tindakan nyata: mengurangi polusi, menjaga hutan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.  

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa bahasa adalah fondasi kesadaran ekologis. Dengan bahasa yang tepat, ekolinguistik dapat membentuk budaya baru yang lebih peduli lingkungan. Pada akhirnya, bahasa bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan perilaku kolektif yang berorientasi pada keberlanjutan.  

"Indonesia, dengan kekayaan bahasa dan budaya, memiliki peluang besar untuk menjadikan ekolinguistik sebagai strategi kebijakan publik dalam menghadapi krisis ekologis global," tutup Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004.

a Emas bisa berubah menjadi mimpi buruk,” ujarnya dalam forum tersebut.  

Sebaliknya, jika Indonesia terlalu menekan pemanfaatan SDA, maka risiko stagnasi ekonomi dan keterbelakangan sosial akan semakin besar.  

Menurut Prof. Rokhmin, solusi terbaik adalah pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Strategi ini mencakup:  
- Pemanfaatan SDA secara bijak dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan.  
- Investasi besar dalam teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan.  
- Penguatan regulasi untuk mencegah pencemaran dan deforestasi.  
- Pemberdayaan masyarakat lokal agar menjadi pelaku utama pembangunan.  
- Kolaborasi lintas sektor: pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.  

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam growth mania yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Sebaliknya, bangsa ini harus berani mengambil posisi tegas dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.  

"Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi contoh dunia dalam mengelola pembangunan yang adil dan ramah lingkungan. Namun, hal itu hanya bisa terwujud jika ada komitmen politik, kesadaran masyarakat, serta inovasi teknologi yang mendukung," ujarnya.

Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) ini memaparkan data mutakhir dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) tahun 2025 yang menunjukkan kenaikan suhu Bumi mencapai 1,47 derajat Celsius di atas era praindustri. 

“Kondisi ini memicu gelombang panas ekstrem, kekeringan, dan banjir yang nyata mengancam nyawa. Di Indonesia, deforestasi hingga Oktober 2025 telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat kebakaran hutan primer,” ujarnya, mengingatkan ancaman serius yang sudah di depan mata.  

Lebih jauh, ia menyoroti krisis keanekaragaman hayati yang tercermin dalam Living Planet Report, di mana populasi rata-rata satwa liar global menurun drastis hingga 73 persen sejak 1970. 

“Selain hilangnya ekosistem satwa, kerusakan alam juga berdampak pada ekonomi. Hilangnya lahan basah dunia akibat polusi dan alih fungsi lahan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi global hingga 39 triliun dolar AS pada pertengahan abad ini,” tambahnya.  

Kondisi lingkungan di dalam negeri pun tak kalah kritis. Merujuk laporan Kementerian Lingkungan Hidup 2025, Prof. Rokhmin mengungkapkan bahwa 70,7 persen sungai nasional kini berstatus tercemar sedang, sementara hanya 29,3 persen yang masih memenuhi standar kualitas air.  

Ia menegaskan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi angan-angan jika isu lingkungan terus dikesampingkan. 

“Pembangunan ramah lingkungan adalah prasyarat menjadi negara maju. Pengendalian polusi yang ketat, konservasi, serta mitigasi pemanasan global harus menjadi agenda serius jika kita ingin mencapai kualitas lingkungan kategori baik hingga sangat baik di tahun 2045,” ujarnya.

Peran Ekolinguistik dalam Kebijakan Publik

Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti dimensi baru dalam kebijakan publik, yakni peran ekolinguistik. Menurutnya, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen strategis dalam diplomasi lingkungan global.  

Krisis Ekologis Global dan Kebutuhan Kerja Sama

Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa deretan krisis ekologis global – mulai dari perubahan iklim, pencemaran, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga degradasi ekosistem – telah mendorong negara-negara untuk saling bekerja sama. Tantangan ini tidak bisa diatasi secara unilateral, melainkan membutuhkan solidaritas internasional.  

Bahasa sebagai Gerbang Diplomasi

Dalam kerja sama antarnegara, bahasa menjadi gerbang diplomasi. Pilihan kata, istilah, dan narasi yang digunakan mencerminkan sikap, kepentingan, dan komitmen suatu negara. Prof. Rokhmin menekankan bahwa diplomasi lingkungan tidak hanya berbicara tentang data dan kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana isu tersebut dikomunikasikan.  

Narasi Pembangunan dan Citra Negara

Negara-negara membangun citra melalui narasi yang kuat, seperti “pembangunan berkelanjutan” dan “ekonomi hijau”. Istilah-istilah ini bukan sekadar jargon, melainkan strategi untuk menarik dukungan internasional, memperkuat posisi dalam negosiasi, dan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan.  

Pentingnya Pilihan Bahasa

Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa pilihan bahasa dalam menarasikan isu lingkungan harus diperhatikan secara serius. Kesalahan atau ketidakcermatan dalam penggunaan istilah bisa menimbulkan misunderstanding, bahkan berpotensi melemahkan kerja sama internasional.  

“Bahasa adalah jembatan. Jika jembatan itu rapuh, maka kerja sama bisa runtuh. Oleh karena itu, ekolinguistik harus menjadi bagian integral dari kebijakan publik,” tegasnya.

 

Editor: Husnie