ASKARA - Ketua Umum Pasak Opat Nenggeri Linge, Zam Zam Mubarak, menyoroti belum ditetapkannya bencana alam di Aceh sebagai bencana nasional. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena Gubernur Aceh belum secara resmi menyampaikan pernyataan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana kepada Presiden Republik Indonesia.

Zam Zam Mubarak yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Aceh Tengah menilai, penanganan bencana oleh Pemerintah Aceh sejauh ini tidak menunjukkan kinerja yang cepat dan tanggap. Padahal, situasi di lapangan membutuhkan langkah darurat yang terkoordinasi dan menyeluruh demi menyelamatkan masyarakat terdampak.

“Penetapan status bencana nasional sangat penting agar pemerintah pusat dapat turun langsung dengan sumber daya yang lebih besar. Namun hal itu belum terjadi karena belum ada pengakuan ketidakmampuan dari Pemerintah Aceh kepada Presiden,” ujar Zam Zam dalam keterangannya, Rabu (7/1).

Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan bencana berpotensi menimbulkan dampak lanjutan yang lebih serius. Zam Zam menegaskan bahwa nyawa rakyat Aceh saat ini seolah tersandera oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, Zam Zam juga menyoroti peran Bank Aceh yang saham mayoritasnya dimiliki Pemerintah Aceh. Hingga kini, kata dia, Bank Aceh belum memberikan kebijakan dispensasi atau keringanan kepada aparatur sipil negara (PNS) maupun masyarakat sektor swasta yang terdampak bencana.

“Ketiadaan dispensasi dari lembaga keuangan daerah di tengah situasi darurat ini menunjukkan minimnya empati dan keberpihakan terhadap rakyat yang sedang mengalami kesulitan,” tegasnya.

Zam Zam Mubarak memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa langkah cepat dan tegas dari pemerintah, bencana alam yang terjadi berpotensi berkembang menjadi bencana sosial. Ia mendesak Pemerintah Aceh segera mengambil keputusan strategis, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, demi mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas.