ASKARA – Menjelang berakhirnya tahun 2025 dan memasuki tahun 2026, Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun menyampaikan refleksi tajam terkait arah perjalanan bangsa Indonesia serta dinamika global yang dinilainya berpotensi mengancam kedaulatan negara.

Hal itu diungkapkan dalam channel YouTube dharmapongrekun8584, berdurasi 10 menit, tayang pada 31 Desember 2025.

Dalam pernyataannya, Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dari tahun 2019 hingga 2021 ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk menengok kembali kondisi Indonesia sejak tahun 2020 sebagai bahan evaluasi bersama.

Ia menegaskan bahwa sepanjang 2025, dunia mengalami perubahan sangat cepat menuju pola negara yang cenderung totaliter, di mana pemerintahan ekstrem mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan publik dan pribadi.

Menurutnya, ciri sistem tersebut tampak dari menyempitnya ruang kebebasan individu, pluralisme, serta oposisi politik, yang digantikan oleh dominasi satu ideologi, propaganda sistematis, dan penggunaan kekuatan aparat untuk menegakkan keseragaman serta kepatuhan.

Semua itu, kata dia, dibungkus dengan narasi integrasi total masyarakat demi tujuan negara, namun pada praktiknya mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.

Mantan Dharma juga menyoroti maraknya berbagai bentuk “rekayasa buatan” yang dinilainya sengaja diciptakan untuk membangun ketergantungan.

Mulai dari krisis ekonomi buatan yang menjerat individu, perusahaan, dan negara; darurat buatan yang membiasakan masyarakat hidup dalam kondisi krisis permanen; hingga teknologi dan infrastruktur pengawasan yang mengendalikan perilaku sosial.

Ia menyebut pengelolaan informasi, energi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, transportasi, hingga hukum dan keamanan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai instrumen kontrol sosial.

Semua itu direproduksi terus-menerus hingga menjadi norma baru, yang berakibat pada hilangnya kesadaran, intuisi moral, adab, serta kepekaan terhadap realitas sosial dan kemanusiaan.

Dalam konteks tersebut, Dharma secara khusus menyinggung Agenda Riset 2030 yang mengacu pada 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

Ia menilai agenda tersebut merupakan agenda impor yang dalam pelaksanaannya justru bertolak belakang dengan narasi pembangunan berkelanjutan yang dipromosikan.

“Alih-alih menyejahterakan, program-program itu berfungsi sebagai instrumen pengawasan pengetahuan, manajemen sumber daya, dan penyeragaman kebijakan yang perlahan membangun kendali total atas bangsa dan individu,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa berbagai agenda tersebut telah dijadwalkan implementasinya pada tahun 2026. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap kondisi bangsa yang dinilainya sedang berada di persimpangan kritis.

“Jika kita abai terhadap hilangnya kedaulatan hari ini, maka generasi penerus dipastikan akan kehilangan masa depannya,” ujarnya.

Dharma menutup pernyataannya dengan seruan persatuan dan kemandirian nasional.

Menurutnya, bangsa yang tangguh bukanlah bangsa yang sekadar mengikuti arus global, melainkan bangsa yang mampu mempertahankan kedaulatan, mengelola sumber daya alam secara mandiri, dan menjaga masa depan generasinya.

“Jangan biarkan penjajahan modern berlangsung melalui standar data, utang, regulasi, dan ketergantungan berkelanjutan. Kesadaran dan kemandirian bangsa adalah kunci,” pungkasnya, seraya menyampaikan doa agar Indonesia diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan tahun 2026 dan seterusnya di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa.