ASKARA – Anggota DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Papua Induk, Yance Mote, menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).

Kegiatan strategis Partai Golkar tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang dalam sambutannya menegaskan komitmen partai untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam program pembangunan nasional, ketahanan pangan, dan ketahanan energi.

Dalam kesempatan itu, Yance Mote menyampaikan bahwa Rapimnas menjadi forum konsolidasi organisasi guna memperkuat soliditas partai menuju agenda politik nasional ke depan. Ia menegaskan seluruh kader Partai Golkar wajib menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta keputusan Munas secara konsisten.

“Rapimnas ini menegaskan kembali arah organisasi. Semua keputusan Munas dan aturan partai harus dijalankan oleh seluruh jajaran. Selain itu, Rapimnas juga membentuk Komisi A, B, dan C untuk merumuskan program strategis,” ujar Yance.

Yance Mote menambahkan, Partai Golkar telah menetapkan target besar menghadapi Pemilu 2029, yakni meraih kemenangan dengan peningkatan jumlah kursi legislatif di seluruh tingkatan, baik di DPR RI, DPR Provinsi, maupun DPR Kabupaten/Kota.

“Golkar menargetkan kemenangan Pemilu 2029. Penambahan kursi di semua level legislatif menjadi fokus utama,” tegasnya.
Selain membahas strategi politik nasional, Yance juga menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait Papua, khususnya melalui Otonomi Khusus (Otsus) dan rencana penguatan ketahanan pangan serta ketahanan energi di wilayah tersebut.

Menurut Yance, kebijakan tersebut berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, ia menekankan bahwa pembangunan di Papua harus mengedepankan pendekatan dialog dan kemanusiaan.

“Pendekatan pembangunan di Papua harus berbasis kemanusiaan. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen rakyat Papua,” katanya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat asli Papua tidak boleh menjadi korban dari pembangunan dan investasi berskala besar. Menurutnya, rakyat Papua harus dilibatkan secara aktif dan dilindungi hak-haknya.

“Papua adalah bagian dari NKRI. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari sekitar 300 juta rakyat Indonesia. Pembangunan harus membawa kesejahteraan, bukan ketakutan,” ujarnya.

Yance berharap pemerintah pusat dapat menyusun kebijakan pembangunan Papua secara adil dan bijaksana, sehingga potensi sumber daya alam yang besar di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional tanpa mengorbankan masyarakat lokal.

“Papua memiliki potensi luar biasa untuk masa depan Indonesia. Kuncinya adalah pendekatan sosial dan kemanusiaan,” tutup Yance Mote.