Oleh: Tiur Sitorus 

Pendahuluan

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan sebuah program yang termasuk dalam salah satu tujuan “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming. Masih berdasarkan Perpres yang sama, MBG adalah sebuah program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat bagi pelajar, ibu hamil dan menyusui, mengatasi masalah stunting dan malnutrisi di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, nelayan, dan peternak dalam rantai pasok program MBG.
Sekilas, tidak ada yang salah dalam MBG, program ini merupakan program unggulan yang membawa Presiden dan Wapres saat ini dapat terpilih untuk menjabat, dan sekilas program ini juga terlihat seperti sebuah program yang memiliki novelty atau kebaruan dibandingkan program-program lainnya.

Namun, dibalik itu semua, polemik demi polemik terus-terusan menghantam program MBG, mulai dari makanan yang tidak layak dimakan, penolakan dari orang tua siswa/i, tingginya biaya operasional MBG, hingga yang paling baru adalah keberadaan dapur fiktif MBG. Hal ini juga diperparah dengan buruknya komunikasi yang dilakukan oleh BGN sebagai penanggung jawab program MBG yang semakin memperkeruh polemik di masyarakat.
Analisis

Sebuah krisis adalah persepsi dari sebuah kejadian yang tidak dapat diprediksi, hal ini mengancam harapan yang diharapkan oleh sebuah pemangku kepentingan untuk capai dan dapat secara signifikan berdampak pada performa organisasi dan menghasilkan keluaran yang buruk (Coombs, 2015). Krisis yang terjadi selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis merupakan hal yang mungkin di luar perkiraan pemangku kepentingan yang mengeluarkan program tersebut, krisis dimaksud adalah kejadian seperti keracunan makanan, penolakan dan skandal dapur fiktif MBG.

Berdasarkan berita yang diakses pada 12 November 2025 di Beritasatu.com, saat ini, terdapat 211 kasus keracunan MBG yang menyebabkan 11.640 orang terdampak, namun sejauh ini respon pemerintah terhadap banyaknya kasus keracunan tersebut hanya menambah bara dalam api amarah masyarakat yang semakin beranggapan bahwa pemerintah tidak becus dalam mengimplementasikan program MBG, pemerintah dalam menanggapi kasus keracunan MBG seringkali berkilah dengan menyalahkan kualitas makanan, air dan sebagainya, namun pemerintah tidak pernah secara resmi meminta maaf sebelum tanggal 28 September 2025, lebih buruk lagi pemerintah juga terkesan melebih-lebihkan pencapaian MBG sehingga semakin memperparah buruknya kualitas komunikasi pemerintah terhadap kasus keracunan massal MBG.

Skandal lainnya adalah penolakan dari orang tua/wali murid terhadap MBG, dikarenakan MBG mengalami banyaknya kasus keracunan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat selaku penanggung jawab program MBG dan terciptanya stigma MBG sebagai bantuan untuk siswa kurang mampu membuat MBG mengalami banyak penolakan di seantero negeri, hal ini juga dikarenakan gaya komunikasi dan sosialisasi pemerintah yang buruk dalam mensosialisasikan MBG dan tidak adanya mekanisme yang memberikan kepastian hukum terhadap penanganan kasus MBG membuat program MBG mengalami hambatan seperti ini.

Selain itu, disadur dari Kompas pada 12 November 2025, isu lainnya yang menyandung program MBG adalah keberadaan sekitar 5000 dapur fiktif, yang tidak ditanggapi dengan gaya komunikasi yang baik dari ketua BGN, sehingga memunculkan spekulasi-spekulasi yang tidak baik terkait implementasi program MBG.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh Kompas pada 17-25 September 2025 melalui survey secara daring, tercatat bahwa hanya 18% warganet memiliki sentimen positif terhadap program MBG, 16% netral dan 66% warganet memiliki sentimen negative terhadap program MBG. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus yang menerpa program MBG membuat tingkat kepercayaan publik pada program MBG didominasi oleh sentimen negatif, sentimen ini berujung pada semakin maraknya gelombang seruan di platform media sosial seperti X dan Threads yang menyerukan penghentian dan atau evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, seruan-seruan tersebut didominasi ketidakpuasan masyarakat atas performa program MBG dan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk melaksanakan program MBG, serta isu-isu lainnya yang menyebabkan maraknya sentimen negatif terhadap MBG.

Peningkatan Kualitas Komunikasi Pemerintah

Teori Aksi Komunikasi (Habermas, 1984) menyatakan bahwa Komunikasi sejati lahir dari rasionalitas dan keterbukaan. Sehingga berdasarkan teori ini, pemerintah seharusnya dapat memperbaiki kualitas komunikasi terkait MBG. Untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap program MBG, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah strategis terhadap komunikasi program MBG, seperti membuka transparansi keuangan performa pelaksanaan program MBG, menyusun struktur pernyataan yang menjamin bahwa MBG akan ditingkatkan kualitas makanannya, atau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG yang dilakukan oleh tim yang independen.

Sebuah krisis tidak dapat diprediksi namun dapat dimitigasi, organisasi yang baik mengetahui bahwa cepat atau lambat, sebuah krisis akan menimpa mereka hanya saja mereka tidak tahu kapan (Barton, 2001). Krisis yang terjadi dalam MBG seharusnya dapat dimitigasi melalui manajemen krisis dan kualitas komunikasi pemerintah yang baik, sehingga program ini tidak mendapatkan penolakan lagi dari masyarakat.

Lebih lanjut, negara mempertahankan kekuasaan bukan hanya melalui kekuatan (Repressive State Apparatuses) seperti militer dan hukum, tetapi juga melalui lembaga ideologis seperti media, sekolah, agama, dan keluarga (Althusser, 1971). Sehingga pemerintah juga dapat bekerja sama dengan media massa, sekolah, hingga pemuka agama untuk memberikan citra yang positif terhadap pelaksanaan program MBG. Apabila MBG dipaksakan untuk diteruskan tanpa mempertimbangkan kekuatan dari lembaga ideologis untuk mempertahankan citranya, maka akan dapat dipastikan bahwa gelombang penolakan program MBG akan semakin meluas kedepannya.

Mengubah paradigma MBG, sebuah langkah maju
Galtung dan Lynch (2010) melalui Teori Peace Journalism menetapkan 4 prinsip penting sebagai panduan utama peace journalism:

1. Menelusuri pembentukan konflik: siapa saja pihak-pihak yang terlibat; apa tujuan mereka; apa konteks sosial-politik dan budaya konflik tersebut; apa saja manifestasi kekerasan yang tampak dan tak tampak;
2. Menghindari dehumanisasi pihak-pihak yang terlibat dan mengungkap kepentingan mereka;
3. Menawarkan respons tanpa kekerasan terhadap konflik dan alternatif solusi militer/kekerasan;
4. Melaporkan inisiatif tanpa kekerasan yang terjadi di tingkat akar rumput dan menindaklanjuti fase resolusi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi.

Dalam bidang jurnalisme perdamaian, ‘perdamaian’ – yang dimaksudkan sebagai tujuan – dan ‘tanpa kekerasan’ yang dimaksudkan sebagai sarana atau praktik – dianggap sebagai prinsip-prinsip pengorganisasian pembuatan berita dan juga sebagai kewajiban moral fundamental yang harus dicapai oleh semua masyarakat, baik secara nasional maupun global (Galtung, 2010).
Sehingga, dalam penanganan kasus pada program MBG, pemerintah seharusnya mengedepankan hal-hal berikut ini dalam penyampaian komunikasi kepada publik dengan bekerja sama dengan media massa:

1. Alih-alih mencari pembenaran terhadap sebuah kasus, BGN sebagai penanggung jawab program MBG dapat merespons amarah masyarakat dengan memberikan pernyataan permohonan maaf dan memastikan dilakukannya evaluasi terhadap MBG, hal ini akan dapat meredam amarah masyarakat dan menurunkan tingkat penolakan masyarakat terhadap program MBG
2. Pemerintah dalam setiap komunikasi terkait program MBG harus menjadi pihak yang paling siap secara substansial terkait program MBG, hindari diskrepansi data antar pelaksana program MBG di tingkat pusat dan daerah guna meningkatkan kredibilitas program MBG.
3. Pemerintah harus dapat menunjukkan simpati dan empati terutama terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan dari program MBG, komunikasi yang baik adalah apabila komunikasi tersebut bisa menggerakkan pihak-pihak yang awalnya kontra terhadap suatu kebijakan menjadi pro terhadap sebuah kebijakan. Sifat simpati dan empati dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap pemerintah serta sebagai gantinya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah program, seperti MBG
4. Dalam penyampaian komunikasi, pemerintah juga harus dapat secara transparan menyampaikan hasil penyerapan program MBG, sehingga tidak memunculkan persepsi-persepsi yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kelancaran program MBG.

Dengan kata lain, perbaikan kualitas komunikasi pemerintah pada program MBG dapat meningkatkan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program MBG, sehingga program MBG dapat mencapai targetnya secara optimal dan tidak mendapatkan resistensi dari masyarakat sebagai target utama dari program MBG.

Kesimpulan

Komunikasi publik yang berkualitas mencakup kemampuan pemerintah untuk menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Melalui strategi komunikasi yang terencana dan berbasis data, pemerintah mampu mengarahkan opini publik secara konstruktif serta menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya peran bersama dalam mewujudkan birokrasi yang gemilang. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penyebaran informasi, tetapi juga pada dialog dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan program MBG, peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola komunikasi publik menjadi hal yang sangat krusial. Aparatur dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menyusun pesan kebijakan yang komunikatif, memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, serta memahami dinamika kebutuhan dan ekspektasi publik. Penguatan literasi komunikasi di lingkungan birokrasi turut mendukung terciptanya budaya organisasi yang terbuka terhadap kritik dan inovasi, sehingga setiap kebijakan dapat dikomunikasikan dengan tepat sasaran dan berorientasi pada hasil yang berdampak.

Pemanfaatan teknologi informasi dan media digital juga menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan komunikasi publik. Melalui platform digital, media sosial, dan situs resmi pemerintah, informasi mengenai program MBG dapat disebarluaskan dengan cepat, interaktif, dan inklusif. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memberikan umpan balik dan berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan kebijakan publik. Kolaborasi dengan media massa dan mitra strategis lainnya turut memperkuat kredibilitas serta memastikan pesan pemerintah sampai kepada khalayak secara objektif dan berimbang.

Hasil dari peningkatan kualitas komunikasi publik tersebut mulai terlihat dalam meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap visi dan misi program MBG, tumbuhnya rasa memiliki terhadap proses implementasi program MBG, serta terbentuknya persepsi positif terhadap implementasi program MBG. Transparansi dan konsistensi dalam penyampaian informasi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi munculnya kepercayaan publik, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi publik yang berkualitas merupakan pondasi utama bagi keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Upaya peningkatan kualitas komunikasi publik harus terus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi dalam strategi penyampaian informasi, serta pembangunan ekosistem komunikasi yang partisipatif dan responsif.

REFERENSI:

1. Shaw, I. S., Lynch, J., & Hackett, R. A. (Eds.). (2011). Expanding Peace Journalism: Comparative and Critical Approaches. Sydney University Press. http://www.jstor.org/stable/jj.4418176
2. Coombs, T. (2012). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing and Responding. SAGE Publications.
3. Habermas, J. (1984). The theory of communicative action vol. 1: Reason and the rationalization of society. Beacon Press.
4. Althusser, L. (1971). Ideology and Ideological State Apparatuses. Monthly Review Press.
5. Krisdamarjati, Y., A.  (2025). Sentimen Negatif Warganet Mencapai 66 Persen, MBG Mendesak Dievaluasi. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/sentimen-negatif-warganet-mencapai-66-persen-mbg-mendesak-di-evaluasi
6. Maruf, E. (2025). BGN Catat 11.640 Jiwa Keracunan MBG dari 211 Kasus. Beritasatu. https://www.beritasatu.com/nasional/2940013/bgn-catat-11640-jiwa-keracunan-mbg-dari-211-kasus#goog_rewarded