ASKARA- Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Ruang Kerja Panmus, Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait dukungan kepala desa terhadap program-program pemerintah diantaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

"Para kepala desa menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden, sekaligus memberikan masukan konstruktif untuk memperkuat peran desa dalam pelaksanaan program nasional tersebut," kata Sultan kepada wartawan usai pertemuan.

Soal program Koperasi Merah Putih, Sultan menegaskan kalau program tersebut direspon positif oleh para kepala desa.

"Fokus pembahasan ialah upaya membangun koperasi jasa di tingkat desa yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian desa," kata Sultan.

Para kepala desa, lanjutnya menyampaikan dukungan terhadap program Asta Cita-nya Presiden, mendukung program MBG, dan juga mendukung pembentukan koperasi jasa desa.

"Mereka, selain dukungan, juga memberikan sejumlah masukan terkait pelaksanaannya,” ujarnya.

Sultan menambahkan, asosiasi kepala desa juga menyoroti persoalan teknis di lapangan, antara lain mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan gerai koperasi serta pentingnya memastikan keberlanjutan usaha koperasi desa.

Selain isu koperasi, para kepala desa tersebut juga mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program MBG. Keterlibatan BUMDes dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan bergizi dan memastikan perputaran uang tetap terjadi di desa.

“Begitu juga dengan MBG, mereka meminta agar BUMDes dilibatkan dan agar terkoordinasi dengan kepala desa supaya perputaran uang itu bisa di desa dan menimbulkan efek pendapatan serta peningkatan ekonomi,” jelasnya.

Sultan menjelaskan kalau Program Kopdes Merah Putih sendiri dirancang untuk menjadi instrumen ekonomi desa yang mampu menopang pelaksanaan MBG. Dalam konsep ini, koperasi desa bisa berperan sebagai pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan menyediakan dapur MBG atau menjadi pemasok bahan baku untuk kebutuhan program tersebut.

"Pemerintah sebelumnya juga telah memulai proyek percontohan di sejumlah daerah seperti Kabupaten Buru, dengan rencana pengembangan puluhan titik koperasi baru dalam waktu dekat.

DPD RI akan terus memantau dan mendukung inisiatif yang memperkuat kemandirian desa. Ia menilai sinergi antara DPD, pemerintah, dan para kepala desa penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput. Keterlibatan kepala desa harus diperkuat supaya perputaran uang desa bisa menimbulkan efek pendapatan dan kenaikan ekonomi di tingkat lokal,” ujar Sultan. (dry) .