ASKARA - Radio Televisyen Malaysia (RTM) secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan penyebutan nama Presiden Republik Indonesia saat siaran langsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC).

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Penyiaran Malaysia, disebutkan bahwa hasil investigasi internal menemukan adanya kekeliruan oleh komentator siaran yang menyebut Presiden Indonesia sebagai Joko Widodo, padahal saat ini jabatan tersebut dipegang oleh Prabowo Subianto.

“RTM memandang serius insiden ini dan telah mengambil tindakan yang sesuai,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.

Departemen Penyiaran Malaysia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, serta kepada semua pihak yang terdampak akibat kesalahan tersebut.

Sebagai langkah perbaikan, RTM menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan redaksional dan proses pemeriksaan fakta agar seluruh informasi yang disiarkan senantiasa akurat dan berintegritas.

Berikut rilis original permohonan maaf dari RTM Malaysia soal kekeliruan penyebutan nama Presiden RI pada KTT Asean di Kuala Lumpur Malaysia;

MEDIA STATEMENT
STATEMENT BY THE DIRECTOR-GENERAL OF BROADCASTING
Kuala Lumpur, 26 October 2025

The Department of Broadcasting Malaysia extends its sincere apologies for the error that occurred during RTM’s live broadcast in conjunction with the 47th ASEAN Summit and related meetings held at the Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC).

An internal investigation found that the broadcast commentator had mistakenly referred to the President of the Republic of Indonesia as Joko Widodo, whereas the current President of the Republic of Indonesia is Prabowo Subianto.

RTM views this matter seriously, and appropriate action has been taken.

RTM hereby extends its apologies to the President and the Government of the Republic of Indonesia, as well as to all parties affected by this error.

RTM will continue to strengthen its editorial oversight and fact-checking processes to ensure that all information disseminated is accurate and delivered with integrity.