ASKARA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan bersama Program SKALA dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Papua Selatan menyelenggarakan Lokakarya Roadmap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berlangsung pada 23–24 Oktober 2025 di Halogen Hotel, Merauke.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Sekretariat Daerah Papua Selatan, Agustinus Djoko Guritno, yang menekankan pentingnya lokakarya ini sebagai momentum strategis untuk menyatukan gagasan lintas sektor dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD yang realistis, inklusif, dan berkelanjutan.

“Lokakarya ini menjadi wadah bagi semua pihak untuk menyatukan pandangan dan pengalaman dalam memperkuat fondasi fiskal daerah. Pemprov Papua Selatan perlu memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Agustinus. Ia juga mengingatkan pentingnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki dasar hukum yang kuat melalui peraturan daerah guna mendukung peningkatan PAD secara terarah.

Sementara itu, Sekretaris BPPKAD Papua Selatan, Risky K. Firmansyah, menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak bisa hanya dibicarakan saat pembahasan pagu anggaran. “Komitmen OPD sangat penting, karena kemandirian fiskal kini menjadi kebutuhan mendesak. Transfer dana dari pusat terus menurun, bahkan di tahun 2026 diproyeksikan berkurang hingga 40%, sementara kebutuhan pembangunan Papua Selatan masih sangat besar,” tegasnya.

Risky yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Tanahmiring menambahkan bahwa penyusunan roadmap menjadi langkah penting agar upaya peningkatan PAD dilakukan secara terstruktur dan berbasis data teknis dari tiap OPD. “Kami akan meminta dukungan penuh dari Gubernur agar proses penyusunan dan implementasi roadmap ini berjalan efektif,” katanya.

Dari pihak Program SKALA, Septer Manufandu menyampaikan bahwa dukungan terhadap Papua Selatan merupakan bagian dari komitmen kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Australia. “Program SKALA mendampingi 12 provinsi di Indonesia, termasuk enam provinsi di Tanah Papua. Kami berkomitmen mendukung upaya peningkatan kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

Lokakarya ini dihadiri oleh Tim Penyusunan Peta Jalan Peningkatan PAD Papua Selatan yang terdiri dari perwakilan berbagai OPD dan instansi daerah, antara lain: Inspektorat Daerah, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Satpol PP, Biro Hukum, Bidang ESDM, Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Bapperida.

Melalui lokakarya ini, Pemprov Papua Selatan berharap tersusunnya roadmap peningkatan PAD yang komprehensif dan berbasis potensi lokal, guna memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.