ASKARA -  Pengamat ekonomi dan akuntansi, Hironimus Taime, menegaskan pentingnya setiap pemerintah daerah memiliki tabungan di bank sebagai bagian dari pengelolaan keuangan publik yang sehat dan akuntabel. Menurutnya, prinsip dasar akuntansi adalah pertanggungjawaban atau accountability, yang menjadi dasar dalam melihat kondisi keuangan baik negara maupun daerah.

“Dalam akuntansi dikenal dua sisi, yaitu debet (D) sebagai aset atau kekayaan dan kredit (K) sebagai kewajiban atau utang. Kesehatan keuangan dapat dilihat dari neraca, yakni selisih antara aset dan kewajiban yang menghasilkan modal,” ujar Hironimus dalam tulisan opininya berjudul Bicara Keuangan Publik, Rabu (22/10).

Ia menjelaskan, dalam konteks APBN maupun APBD, analisis harus memperhatikan rasio antara belanja tetap (fix cost) dan belanja variabel (variable cost). Belanja publik sebaiknya diprioritaskan pada empat sektor utama, yakni belanja rutin, pembangunan, sosial (hibah), serta cadangan atau tabungan darurat.

Terkait pemberitaan mengenai dana tabungan pemerintah daerah di bank, Hironimus menilai langkah tersebut dapat dibenarkan selama sesuai dengan rencana anggaran dan regulasi yang berlaku. “Dana tabungan daerah harus disimpan atas nama pemerintah daerah, bukan atas nama pribadi atau kelompok dengan motif mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya disiplin fiskal dan regulasi moneter agar perekonomian tetap bergerak dinamis. “Pemerintahan itu dinamis, karena itu setiap pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki simpanan di bank untuk menjaga stabilitas fiskal. Yang terpenting, roda ekonomi harus terus berputar dan masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya.