ASKARA - Di sebuah sekolah dasar di Jember, seorang guru bernama Bu Raras menolak bantuan makanan bergizi (MBG) yang sudah basi. Ia bersuara keras, menulis surat protes, bahkan mengancam menuntut penyelenggara program. Bagi sebagian orang, tindakannya dianggap berlebihan. Namun, di balik keberaniannya, tersembunyi kisah lama yang tak banyak diketahui siapa pun.

Hari itu, matahari menyelinap di antara sela genteng sekolah dasar di Jember. Udara lembap bercampur aroma sayur lodeh yang baru saja datang dalam boks plastik. Di ruang guru, beberapa orang sedang membuka bungkusan itu dengan wajah lesu.

“Lihat ini, Bu. Sudah berair, baunya juga agak asam,” kata Pak Irwan, menatap nasi yang mulai menggumpal.

Bu Raras menatap tajam. Ia mendekat, mencium isinya, lalu menggeleng pelan. “Tidak bisa. Ini tidak layak dimakan anak-anak.”

Sejak program MBG (Makanan Bergizi Gratis) diluncurkan, sekolah mereka mendapat jatah makan siang setiap hari. Tapi entah kenapa, hampir setiap minggu ada kiriman makanan yang sudah basi. Kadang karena terlambat distribusi, kadang karena penyimpanan buruk. Namun yang paling sering, karena dikelola oleh pihak ketiga yang tak peduli.

“Sudah lapor ke SPPG, Bu?” tanya Pak Irwan hati-hati.

“Sudah. Dua kali. Dan kalau besok tetap begini, saya laporkan ke dinas,” jawab Bu Raras tanpa ragu.

Ia berdiri di depan jendela, memandang halaman sekolah yang mulai ramai. Anak-anak berlarian, menunggu jam makan siang. Mereka tak tahu, makanan yang sebentar lagi dibagikan bisa jadi membawa petaka.

Tiga hari kemudian, insiden terjadi.

Seorang murid kelas tiga pingsan setelah makan ayam suwir dari boks MBG. Anak itu muntah-muntah di kelas, lalu dibawa ke puskesmas. Kabar menyebar cepat. Orang tua murid berdatangan ke sekolah, beberapa marah, beberapa menangis.

Di tengah kekacauan itu, Bu Raras tetap tenang. Ia memotret boks makanan, menulis kronologi, dan mengirim laporan resmi ke SPPG serta Dinas Pendidikan Kabupaten.

Namun yang ia dapat justru surat teguran.

“Guru diminta tidak membuat kegaduhan di publik dan menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi,” begitu bunyi suratnya.

Bu Raras menatap lembaran itu lama. Ia tidak tahu harus tertawa atau menangis.

Seminggu berlalu. Di papan pengumuman sekolah, muncul selembar kertas putih bertuliskan besar-besar:

“MBG HARUS DIAKHIRI ATAU DIPERBAIKI!”

Tanda tangan di bawahnya hanya satu: Raras Dewanty, S.Pd.

Sebagian guru menepuk bahunya. Sebagian lain memilih diam. Kepala sekolah memanggilnya sore itu.

“Bu Raras, saya paham niat Anda baik, tapi kita harus hati-hati. Ini program pemerintah. Kalau Ibu menolak, bisa dianggap tidak mendukung kebijakan nasional.”

“Pak, kalau murid keracunan lagi, siapa yang tanggung jawab?”

“Ya tentu sekolah.”

“Dan sekolah itu kita, Pak,” jawabnya dingin.

Suasana menjadi hening. Kepala sekolah menghela napas panjang. “Saya minta Ibu tenang dulu. Jangan gegabah.”

Tapi Bu Raras tidak tenang. Ia merasa harus melakukan sesuatu.

Keesokan paginya, ia berdiri di depan gerbang sekolah sambil memegang spanduk bertuliskan ‘Lindungi Anak-anak Kami dari Makanan Basi!’

Beberapa orang tua murid ikut berdiri di sampingnya. Foto-fotonya viral di media sosial. Dukungan berdatangan dari berbagai daerah. “Guru seperti Bu Raras harus dilindungi!” tulis salah satu komentar.

Namun, tak lama kemudian, datang surat panggilan dari Dinas Pendidikan. Ia diperiksa karena dianggap mencoreng nama baik instansi.

Di ruang pemeriksaan yang pengap, seorang pejabat bertanya sinis, “Apa benar Ibu ingin menuntut penyelenggara program MBG?”

“Ya,” jawab Bu Raras.

“Dengan bukti apa?”

Ia mengeluarkan flashdisk kecil. “Semua dokumentasi saya simpan di sini. Foto, video, dan laporan siswa yang sakit.”

Pejabat itu terdiam, lalu berdeham. “Kami akan pelajari, tapi sebaiknya Ibu tidak membuat pernyataan publik dulu.”

Bu Raras mengangguk, meski di dadanya menyala bara yang tak mudah padam.

Malam itu, di rumahnya yang sederhana, ia membuka laptop. Ia menulis surat terbuka untuk Menteri Pendidikan, menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan. Ia menulis dengan bahasa yang tenang tapi tegas, tanpa menuduh, hanya menyampaikan fakta.

Surat itu beredar luas. Esoknya, beberapa media nasional memberitakan kasus “Guru di Jember Tolak MBG Basi.” Nama Bu Raras disebut, fotonya dipasang.

Ia tidak mencari ketenaran. Ia hanya ingin keadilan bagi murid-muridnya.

Namun, dua minggu kemudian, kabar mengejutkan datang.

Pihak SPPG mengumumkan bahwa mereka telah mengganti semua vendor makanan. Pemerintah kabupaten mengeluarkan instruksi agar sekolah diperbolehkan mengelola MBG sendiri. Semua orang memuji keberhasilan Bu Raras memperjuangkan hak anak-anak.

Tapi sore itu, saat bel sekolah berbunyi, Bu Raras tidak datang mengajar.

Ia ditemukan terbaring lemah di rumahnya, pingsan karena kelelahan dan tekanan darah rendah. Di meja belajarnya, terdapat sepucuk surat tanpa nama pengirim. Hanya tertulis enam huruf besar di amplop putih itu:

“TERIMA KASIH.”

Di dalamnya, ada selembar uang dua ratus ribu dan secarik kertas kecil:

> “Untuk ibu guru yang terlalu jujur. Jangan berhenti berjuang, tapi hati-hati, banyak yang tak suka kebenaran.”

Sebulan kemudian, sekolah mengadakan upacara khusus. Di papan pengumuman tempat dulu tertempel protes Bu Raras, kini terpasang tulisan baru:

“Sekolah Kita, Anak Kita, Tanggung Jawab Kita.”

Semua guru menandatangani komitmen itu.

Namun, hanya sedikit yang tahu, tulisan itu bukan dibuat oleh kepala sekolah.

Tulisan itu ditulis oleh seseorang yang diam-diam datang malam sebelumnya seorang petugas katering baru yang mengganti vendor lama. Di sakunya, masih tersimpan kertas kecil bertuliskan huruf yang sama seperti di amplop misterius itu.

TERIMA KASIH.

Dan di pojok bawah kertas itu, ada tanda tangan kecil: R.D. (Dwi Taufan Hidayat)