ASKARA - Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta C.H. Rahangiar, menyampaikan bahwa penyakit malaria masih menjadi kasus tertinggi yang diderita masyarakat di wilayah Papua Selatan. Hal itu diungkapkannya kepada Askara di ruang kerjanya, Rabu (9/10/2025).

"Penyakit paling banyak diderita masyarakat di wilayah Provinsi Papua Selatan masih tertinggi malaria, maka kami sedang berjuang pada upaya eliminasi malaria. Wilayah kita memang endemis malaria," ujar dr. Benedicta yang akrab disapa dr. Herlina.

Menurutnya, penyakit malaria berdampak besar terhadap produktivitas masyarakat dan tumbuh kembang anak-anak. Pada ibu hamil, malaria dapat menyebabkan anemia dan memengaruhi perkembangan janin, bahkan berisiko memunculkan kasus stunting.

Selain malaria, penyakit tuberkulosis paru (TB Paru) juga menjadi masalah kesehatan serius yang kini menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Mengacu pada Asta Cita Presiden, dalam lima tahun ke depan Papua Selatan ditargetkan mampu menurunkan hingga 50 persen angka kasus malaria.

"Bersama Dinas Kesehatan kabupaten, Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel, kami terus bergerak memperluas cakupan pemeriksaan malaria dan TB Paru," tutur dr. Herlina.

Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada tenaga kesehatan di tingkat puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan di pelosok. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir, Papua Selatan menempati urutan kesepuluh nasional dalam capaian cakupan sasaran masyarakat yang terjangkit TB Paru.

"Petugas puskesmas bekerja luar biasa. Pada pasien TB Paru, kami bahkan harus memaksa agar pasien disiplin minum obat secara rutin agar tidak menulari orang lain," jelasnya.

Selain dua penyakit utama tersebut, Papua Selatan juga menghadapi tantangan pada penyakit kulit, HIV/AIDS, jantung, hipertensi, stroke, serta kanker mulut, kanker payudara, dan kanker serviks. Untuk itu, Dinas Kesehatan terus melakukan edukasi masyarakat melalui workshop, media sosial, dan pelatihan guna meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat.

Sejak 2023, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan juga telah menyediakan layanan rujukan kesehatan melalui Dana Otsus dan Dana DAU. Saat ini, tengah dipersiapkan Rumah Sakit Vertikal di Jayapura agar jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Selatan semakin dekat.

"Harapan kami, RSUD Merauke ke depan bisa menjadi rumah sakit rujukan utama, terutama bagi pasien kanker," terang dr. Herlina yang menjabat sejak awal 2023.

Ia menambahkan, proses rujukan dilakukan secara berjenjang sesuai prosedur. Mulai dari puskesmas ke rumah sakit umum, dengan pembiayaan ditanggung pemerintah, namun harus berdasarkan indikasi medis.

Setiap pasien yang akan dirujuk wajib memiliki BPJS Kesehatan, baik yang ditanggung Kementerian Sosial (BPIJK) maupun oleh pemerintah daerah. Sementara bagi Orang Asli Papua (OAP), cukup menunjukkan KTP untuk mengakses layanan kesehatan secara berjenjang mulai dari puskesmas hingga rumah sakit.

"Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat Papua Selatan yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena masalah administrasi," pungkasnya.