ASKARA – Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di salah satu SD Negeri Ungaran menjadi pukulan keras bagi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Publik mempertanyakan kembali kredibilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penopang utama program. Ironisnya, dapur SPPG Sidomulyo sumber pasokan makanan bagi siswa sebenarnya sudah pernah ditegur dua pekan sebelum insiden terjadi. Sayang, teguran itu tidak diindahkan.

Saat ini dapur Sidomulyo dihentikan sementara sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi penentu: apakah dapur itu masih bisa beroperasi atau justru harus ditutup permanen.

Keluhan yang Terbukti Nyata

Koordinator Kecamatan SPPG Ungaran Timur, Aldo Purnomo, menyampaikan bahwa sejak awal sudah banyak orang tua siswa yang mengeluh mengenai mutu makanan dari dapur Sidomulyo. Pihaknya kemudian melayangkan peringatan resmi dengan tujuan agar standar segera diperbaiki. Namun, hanya berselang dua pekan, laporan dugaan keracunan siswa pun muncul.

“Kami sudah sampaikan keluhan orang tua kepada kepala dapur Sidomulyo. Faktanya, kejadian ini tetap tidak bisa dicegah,” ungkap Aldo, Kamis (2/10/2025), seusai mendampingi Wabup Semarang Hj. Nur Arifah meresmikan dapur SPPG Kalongan.

Aldo menegaskan, jika hasil laboratorium menunjukkan pelanggaran standar, pihaknya akan merekomendasikan sanksi berjenjang hingga ke Badan Gizi Negara (BGN). “Kemungkinan penghentian total dapur Sidomulyo bisa saja dilakukan,” tegasnya.

Sorotan Pengawasan

Tragedi Sidomulyo membuat pengawasan seluruh dapur SPPG semakin ketat. Aldo menyebut ada empat dapur di wilayahnya: Gedanganak, Kalongan, Sidomulyo, dan Susukan. Semuanya kini berada dalam pengawasan intensif melalui inspeksi mendadak serta pengecekan kualitas makanan sebelum dibagikan.

“Program ini melibatkan ribuan anak sekolah. Tidak boleh ada celah kelalaian. Semua dapur wajib memenuhi standar tanpa kompromi,” ujarnya.

Pesan Keras Wakil Bupati

Dalam peresmian dapur Kalongan, Wabup Hj. Nur Arifah kembali menekankan pentingnya ketaatan pengelola dapur pada standar BGN. Ia menegaskan bahwa MBG bukan proyek biasa, melainkan kewajiban moral untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045.

“Ini bukan bisnis. Ini amanah kemanusiaan. Setiap porsi makanan adalah harapan bagi masa depan anak-anak kita,” kata Nur Arifah.

Ia juga meminta kepala sekolah dan guru agar tidak pasif. “Cicipi dan periksa makanan sebelum dibagikan. Kalau ada menu yang mencurigakan atau beraroma aneh, segera hubungi pihak SPPG untuk diganti,” pintanya.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wabup, disaksikan Dandim 0714 Letkol Inf Guvta Alugoro Koedoes, Forkopimda, serta pimpinan Yayasan Dharma Krida Mandiri Sejahtera. Usai acara, Wabup menyerahkan secara simbolis paket makanan bergizi kepada siswa SDN Leyangan.

Layanan dan Jangkauan

Dapur SPPG Kalongan direncanakan melayani 2.973 siswa dari 19 sekolah, mulai TK hingga Madrasah Aliyah. Harapannya, program ini dapat menekan risiko gizi buruk sekaligus menunjang tumbuh kembang anak-anak.

Namun, kasus Sidomulyo menjadi alarm keras: tanpa pengawasan mutu, sebesar apa pun program ini, kepercayaan publik akan rapuh.

Suara Orang Tua

Para wali murid tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Seorang ibu yang anaknya sempat muntah usai makan dari dapur Sidomulyo berkata, “Kami mendukung program ini, tapi jangan sampai membahayakan. Anak-anak harus sehat, bukan malah sakit.”

Keluhan seperti ini memperkuat sorotan publik terhadap sistem pengawasan dapur SPPG. Masyarakat mulai mempertanyakan kebersihan, kualitas bahan, cara pengolahan, hingga distribusi makanan.

Catatan Pakar

Pakar gizi dari Universitas Diponegoro, dr. Ernawati, M.Sc, menilai kasus ini seharusnya tak boleh terjadi jika pengawasan berjalan ketat. “Aspek kebersihan, kualitas bahan, pengolahan, hingga distribusi wajib sesuai standar. Jika ada celah, akibatnya bisa keracunan massal,” jelasnya.

Ia mengingatkan agar program MBG tidak hanya mengejar kuantitas distribusi, tetapi lebih fokus menjamin mutu makanan.

Ujian Kredibilitas

Kasus di Ungaran kini menjadi ujian nyata bagi kredibilitas program MBG. Pemerintah pusat dan daerah harus membuktikan komitmen menjaga standar mutu di seluruh dapur SPPG.

Bagi orang tua, satu insiden cukup untuk menimbulkan trauma panjang. Bagi sekolah, ini menjadi peringatan akan pentingnya pengawasan internal. Dan bagi pengelola dapur, peristiwa ini bukti bahwa kelalaian sekecil apa pun bisa langsung mengancam nyawa anak-anak.

Pada akhirnya, peringatan yang pernah dikirimkan kepada dapur Sidomulyo kini terbukti diabaikan. Sebuah teguran yang terbuang percuma, hingga menimbulkan peristiwa pahit yang sebenarnya bisa dicegah. Publik kini menunggu: apakah dapur itu akan direformasi total atau justru ditutup untuk selamanya.