Oleh: Shendy Marwan

ASKARA - Menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) bukanlah profesi, melainkan pengabdian. Kami tidak pernah menandatangani kontrak kerja, tidak ada jenjang karier, dan tidak ada tunjangan besar. Namun, anehnya, masih saja ada pihak yang menganggap jabatan RT seperti celengan pribadi atau lahan mencari keuntungan.

Padahal kenyataannya jauh dari itu. Uang operasional yang diberikan pemerintah daerah sering kali tidak sebanding dengan tugas yang kami emban. Waktu habis untuk mengurus surat-surat warga, mengoordinasikan kebersihan lingkungan, menengahi konflik, hingga menjadi penghubung antara warga dengan instansi pemerintah. Lebih sering keluar tenaga dan pikiran.

Ironisnya, ketika pengurus RT bekerja siang malam, masih ada saja pihak yang nyinyir, mengadu domba, atau menyebar tuduhan tak berdasar. Semua itu menciptakan iklim tidak sehat dan membuat pengabdian terasa seperti hukuman.

Kita harus ingat, RT adalah ujung tombak pemerintahan. Tanpa pengurus RT, pelayanan dasar masyarakat akan tersendat. Karena itu, seharusnya pemerintah memperkuat kapasitas dan perlindungan hukum bagi pengurus RT, sementara masyarakat memberi dukungan moral dan menghargai kerja mereka.

Jika tidak, jangan kaget bila makin banyak pengurus RT yang memilih mundur. Sebab pengabdian yang terus-menerus diperlakukan seperti target caci maki hanya akan membunuh semangat kerja dan kepedulian sosial.

Sudah saatnya masyarakat memahami, melihat RT sebagai sosial. Pengabdian ini seharusnya mendapat dukungan, bukan gangguan.