ASKARA - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan setelah kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak di berbagai daerah terus bertambah. Hingga kini, jumlah korban dilaporkan telah melampaui 5.000 anak. Ironisnya, meski banyak desakan agar program dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh, pemerintah masih tetap menjalankannya. Di tengah kekecewaan masyarakat, muncul sindiran bahwa MBG bukan lagi singkatan Makanan Bergizi Gratis, melainkan “Makanan Bermasalah Gratis” atau bahkan “Makanan Beracun Gratis”.

Sejumlah orang tua korban mengungkapkan kekecewaan dan ketakutan mereka. Mereka menilai sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi sumber bahaya. “Di rumah, kami menjaga dan memberikan makanan sehat untuk masa depan anak. Tetapi di sekolah, mereka justru diberi makanan basi dan berbelatung,” ungkap para ibu dalam berbagai pemberitaan televisi. Kondisi ini menambah kekhawatiran publik terhadap pola makan anak di luar rumah, yang juga rentan terpapar makanan tinggi gula, garam, lemak, serta bahan kimia dari industri makanan dan minuman kemasan.

Advokat dan pemerhati kebijakan publik, Dr. Azas Tigor Nainggolan, menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap industri makanan dan minuman yang menjadi rekan pelaksana program MBG. Menurutnya, kuatnya intervensi pelaku usaha membuat kebijakan publik rentan diselewengkan. “Industri menguasai regulasi, distribusi, hingga program publik. Akibatnya, kualitas makanan anak-anak tidak terjamin,” tegas Tigor, mengutip hasil diskusinya bersama Prof. Barry M. Popkin, pakar nutrisi dari University of North Carolina, Amerika Serikat. Riset Prof. Barry menunjukkan bahwa makanan dari rumah terbukti lebih sehat dibandingkan makanan dari luar.

Tigor menilai tujuan mulia program MBG untuk meningkatkan gizi anak justru dirusak oleh praktik korupsi dan penyelewengan di lapangan. Ia mencontohkan anggaran yang seharusnya menyediakan makanan senilai Rp15.000 per anak, bisa ditekan hingga di bawah Rp10.000 demi keuntungan penyedia. “Bagaimana makanan bisa bergizi jika anggarannya dikorupsi? Inilah yang membuat anak-anak kita keracunan,” ujarnya.

Sebagai solusi, Tigor mengusulkan perubahan pendekatan program. Ia mendorong pemerintah mengembalikan peran keluarga sebagai basis pemenuhan gizi anak. “Jika makanan berasal dari rumah, tidak mungkin seorang ibu memberikan makanan basi atau beracun kepada anaknya. Pemerintah sebaiknya memberdayakan keluarga dengan mengurangi beban biaya pendidikan, menghapus pungutan liar di sekolah, dan memastikan sekolah benar-benar gratis hingga 12 tahun,” sarannya.

Menurut Tigor, keterlibatan keluarga adalah kunci masa depan anak yang sehat. Mengutip puisi Khalil Gibran “On Children”, ia menekankan bahwa anak-anak adalah “anak panah” yang harus dilesatkan oleh “busur” orang tua menuju masa depan. “Pemerintah cukup menjadi pendukung agar orang tua dapat menjalankan perannya dengan baik, memastikan anak-anak bangsa melesat indah menuju masa depan yang cerah,” pungkasnya.